4 Rumah Sakit di Padang Terancam Tidak Beroperasi

Empat rumah sakit di Padang yang terancam tidak bisa beroperasi akibat tunggakan utang BPJS Kesehatan sebesar Rp 100 miliar.
RSJ HB Saanin Padang yang terancam tidak berperasional karena terbebani tunggakan BPJS Kesehatan. (Foto: Tagar/Rina Akmal)

Padang - Empat rumah sakit di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat terancam tidak bisa memberikan pelayanan karena kehabisan dana operasional. 

Empat rumah sakit tersebut diantaranya, Rumah Sakit (RS) Achmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Mohammad Natsir Solok, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin Padang, dan RSUD Pariaman.

Hal itu terungkap saat empat perwakilan rumah sakit tersebut melapor persoalan tersebut kepada Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di rumah kerja Wagub, Selasa, 19 November 2019 kemarin.

Totalnya hampir Rp 100 miliar tunggakan BPJS belum ditunaikan ke empat rumah sakit tersebut.

Dari laporan perwakilan rumah sakit ke Nasrul, bahwa BPJS belum menunaikan kewajiban kepada rumah sakit. Bahkan ada yang belum dibayarkan sejak Mei 2019. Ke empat RS juga terancam tidak bisa memberikan pelayanan pada Desember 2019 nanti, jika tidak segera dicarikan jalan keluarnya.

"Totalnya hampir Rp 100 miliar tunggakan BPJS belum ditunaikan ke empat rumah sakit tersebut. Tadi saya cek ada yang Rp 26 miliar dan ada yang Rp20 miliar," kata Nasrul, Kamis 21 November 2019.

Nasrul mengatakan, pihak rumah sakit sudah mencoba melakukan pinjaman, namun terkendala akhir tahun, sebab anjuran Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumbar utang harus nol alias lunas, sedangkan rumah sakit tidak punya dana untuk melunasi jika diputuskan untuk utang.

"Ini yang akan kami carikan jalan keluarnya, Jumat kami akan rapat dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini agar pelayanan tetap berjalan. Soal kesehatan ini persoalan wajib bagi masyarakat," tegas Nasrul Abit

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang, Arsyaf Mursalina mengakui ada keterlambatan pembayaran sejak tiga bulan terakhir. Kondisi ini terjadi secara nasional, bahkan BPJS mengalami defisit mencapai Rp 23 triliun.

Arsyaf Mursalina juga menyampaikan, untuk BPJS cabang Padang, dengan lima wilayah kerja, utang ke rumah sakit mencapai Rp300 miliar. 

Meskipun BPJS dalam keadaan defisit dan kekosongan kas, namun perlu menjadi perhatian rumah sakit absensi klaim menjadi faktor cepat lambatnya klaim dibayarkan, walaupun ada rentang waktu enam bulan untuk masa ajuan klaim.

"Apalagi sekarang sistem antrean, rumah sakit yang sudah masuk tagihan bisa langsung di bayarkan," kata dia.

Ia menambahkan, dalam kondisi defisit namun dalam waktu dekat akan ada pencairan dana kenaikan iuran.

"Ditransfer bulan ini. Mudah-mudahan bisa dibayarkan sampai Oktober. Klaim Sudah ada dalam antrean bisa langsung dibayarkan," tambah dia.

Ditegaskan juga, dari empat rumah sakit tersebut, BPJS cabang hanya bekerja sama dengan HB Saanin Padang, dan RSUD Pariaman. Selain itu, utang BPJS kepada dua rumah sakit tersebut sekitar Rp17,9 miliar, bukan Rp100 miliar seperti isu yang berkembang.

"Ke RSJ Rp4,9 miliar dan ke RSUD Pariaman Rp12,9 miliar. Total utang BPJS cabang Padang kepada dua rumah sakitar itu Rp17,9 miliar," ucapnya. []

Baca juga:

Berita terkait
Larikan Jenazah Bayi, Driver Ojol Padang Minta Maaf
Driver Ojol di Kota Padang meminta maaf atas insiden melarikan jenazah bayi dari kamar mayat RSUP M Djamil Padang.
Banjir Bandang di Kabupaten Agam, 80 Warga Mengungsi
BPBD Kabupaten Agam melakukan evakuasi terhadap 80 warga yang terkena dampak banjir bandang yang terjadi Rabu 20 November 2019.
Nama Kabid Humas Polda Sumbar dari Mesin Giling Padi
Lahir sebagai anak petani, Kabid Humas Polda Sumbar, nama Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto berasal dari mesin penggilingan padi.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.