Jakarta - Partai Gerindra mengusulkan empat nama kadernya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang mundur karena maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Empat nama kader Partai Gerindra itu tertera dalam surat dari DPD Gerindra DKI Jakarta yang dilayangkan kepada DPP PKS tertanggal Kamis 17 Oktober 2019.
Saya dan Pak Prabowo, dan juga sekjen yang tanda tangan.
Surat itu ditandatangani Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, Sekretaris DPD Gerindra Husni Thamrin, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani.
"Saya dan Pak Prabowo, dan juga sekjen yang tanda tangan," kata Taufik ketika dikonfirmasi Tagar pada Kamis malam 7 November 2019.
Adapun empat nama yang diajukan DPD Gerindra DKI Jakarta ke DPP PKS yaitu Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Gerindra Ferry J Yuliantoro, Wakil Sekretraris Jenderal DPP Gerindra Ariza Patria dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Hingga saat ini, kata Taufik, surat tersebut belum ditanggapi oleh DPP PKS. Dia mengaku akan menanyakan kembali terkait pengajuan surat tersebut. "Nanti akan ditanyakan lagi," ucap dia.
Surat bernomor JA/X-0646/B/DPD-Gerindra/2019 tersebut mengartikan Partai Gerindra mengusulkan pergantian kesepakatan yang sebelumnya menyatakan jatah kursi Wagub DKI Jakarta bakal diisi kader PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Sandiaga Uno diketahui mundur dari posisi Wagub DKI Jakarta pada 18 September 2018 setelah mantap maju di Pilpres 2019 menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Sandi menjalankan tanggung jawab sebagai wakil Anies Baswedan hanya 11 bulan.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo punya anggapan, kinerja dan citra Pemprov DKI Jakarta tercoreng akibat bangku kosong wakil Anies. Misalnya, ketika gubernur tinggal landas dalam perjalanan dinas, siapa yang 'jaga kandang'? Kesan Jakarta tak terurus pun meluncur.
Catatan lain terkait sistem birokrasi. Gubernur punya tugas vital tanpa boleh alpa, maka tak mungkin semua tugas wagub digarapnya. Ada pakem untuk wagub, menjalankan kewenangan berdasarkan jabatan, seperti mengentaskan kemiskinan dan pengaturan birokrasi internal.
"Mengkoordinir jajaran ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Pemprov DKI Jakarta menjadi terhambat. Akibatnya, kualitas pelayanan publik terganggu," kata Wasisto kepada Tagar.
