Bekasi - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai terdapat empat (4) kriteria untuk calon Panglima TNI yang baru sebagai suksesor Marsekal Hadi Tjahjanto, untuk menghadapi dinamika politik di Tanah Air.
"Pertama, sosok yang sejalan dengan cita-cita politik Presiden Joko Widodo," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Rabu, 17 Juni 2020.
Untuk itu, perlu ada kepemimpinan yang beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Boni tidak mengatakan lagi soal TNI loyal pada Pancasila dan UUD 1945, karena menurutnya TNI sudah ahlinya dalam urusan tersebut. Sebab, mereka paling loyal mengenai urusan ideologi negara dan konstitusi.
Baca juga: Jokowi dan 3 Sosok Berpeluang Ganti Hadi Tjahjanto
"Periode Pemerintahan Pak Jokowi adalah momentum untuk pembaharuan di segala dimensi, maka perlu dukungan institusi militer untuk menjamin keamanan dalam segala aspek," ucapnya.
Kedua, kata Boni Hargens, panglima TNI baru mesti sosok yang dapat diterima di internal institusi militer, dan dapat membangun solidaritas antarangkatan di dalam tubuh TNI.
Ketiga, Panglima TNI yang baru harus memiliki pemahaman yang komprehensif dan kemampuan bertindak cepat dalam memerangi bentuk-bentuk ancaman yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan UUD 1945, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Menurut dia, perang zaman sekarang sudah berpindah dari medan tempur fisik ke ruang yang tak kelihatan, dengan pola asimetris dan selalu acak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama tiga kepala staf yang berpeluang menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (foto: Twitter/@jokowi).
Baca juga: Dua Sosok Berpeluang Ganti Panglima Hadi Tjahjanto
"Musuh kita tak kelihatan, tetapi terasa dan mereka ada. Karena itu, TNI sebagai garda terdepan pengamanan negara harus dipimpin oleh panglima yang memiliki pemahaman tentang semua itu," ujarnya.
Keempat, Panglima TNI yang baru mesti memiliki kemampuan inovasi yang memadai dalam konteks melanjutkan upaya profesionalisasi militer yang sudah sukses berjalan setelah 1998.
"Militer Indonesia sudah canggih dalam ilmu perang, dan kita yakin justru akan makin canggih dalam semua cabang ilmu pengetahuan. Untuk itu, perlu ada kepemimpinan yang beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Boni.
Menurutnya, dalam situasi dinamika politik saat ini, koordinasi TNI dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi kekuatan sentral yang menjamin pengendalian situasi bisa berlangsung efektif dan tetap dalam koridor demokrasi.
"Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia sudah berjalan sejauh ini, karena ada Tentara Nasional Indonesia yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dari berbagai potensi ancaman yang datang, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, seperti terorisme dan gejolak separatisme," tuturnya.
Boni menambahkan, sejarah sudah mencatat semua prestasi TNI dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Kemudian, sejarah juga mengajarkan demokrasi sipil yang semakin kuat saat ini juga tumbuh dan berkembang, karena di matanya TNI makin profesional dan menjunjung tinggi demokrasi.
"Tetapi, tak bisa kita pungkiri keadaan bahwa ada kelompok sipil yang muncul dengan mengatasnamakan apa pun untuk memperjuangkan cita-cita politik yang sempit," kata Boni Hargens. []
