Medan - Sebanyak empat pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD anak buah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dinilai berkinerja buruk dan patut dievaluasi.
Mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Bina Kontruksi Efendi Pohan, Kadis Lingkungan Hidup Binsar Situmorang, Kadis Perumahan Permukiman Ida Mariana, dan Kadis Sosial Razali.
Penilaian itu dilontarkan Fraksi Gerindra DPRD Sumut melalui Juru Bicara Aulia Rizki Agsa, seusai mengikuti rapat paripurna laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Tahun Anggaran 2019 di gedung paripurna DPRD Jalan Imam Bonjol, Medan pada Rabu, 17 Juni 2020.
"Kami Fraksi Gerindra punya catatan khusus terhadap buruknya kinerja di Dinas Bina Marga Bina Kontruksi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim dan Dinas Sosial, karena banyaknya temuan dan permasalahan di lapangan. Kami meminta kepada gubernur untuk segera melakukan evaluasi terhadap empat kepala dinas dimaksud," kata Aulia.
Menurut dia, ke empat kepala dinas itu tidak sejalan dengan ide, gagasan dan visi Gubernur Sumatera Utara.
"Kepada pimpinan OPD yang tidak sejalan dengan gubernur untuk membangun Sumut bermartabat, sebaiknya dilakukan evaluasi," tegasnya.
Saya harapkan lembaga legislatif dan eksekutif bisa bekerja sama untuk membangun Sumatera Utara
Aulia juga menunjuk buruknya kinerja Direksi PDAM Tirtanadi. Padamnya aliran air di berbagai daerah dan semakin buruknya kualitas air berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Gubernur Sumatera Utara. "Kami meminta agar segera dilakukan evaluasi terhadap Direksi PDAM Tirtanadi," katanya.
Aulia Rizki Agsa ketika ditemui di ruangan Paripurna DPRD Sumatera Utara.(Foto: Tagar/Reza Pahlevi)
Fraksi Gerindra juga mendorong gubernur segera melakukan percepatan pembangunan SMA dan SMK di setiap kecamatan se-Sumut, demi pemerataan pendidikan dan mempermudah masyarakat memperoleh akses pendidikan.
Aulia tak lupa mengingatkan gubernur tidak membiarkan jabatan kepala OPD dipimpin pelaksana tugas dengan waktu yang terlalu lama. Dia menilai kondisi itu membuat kinerja OPD tidak maksimal.
"Kami juga meminta gubernur untuk mengingatkan kepala dinas yang ada, agar meningkatkan etika komunikasi dan koordinasi dalam konteks pelaksanaan kinerja terutama dengan DPRD Sumatera Utara," pungkasnya.
Edy Rahmayadi mengaku akan bekerja sama dengan DPRD untuk membangun daerah. Mempelajari semua masukan dan kritikan dari dewan.
"Satu per satu pandangan fraksi di DPRD Sumatera Utara, saya pahami itu. Ke depan, saya akan melakukan perbaikan. Saya harapkan lembaga legislatif dan eksekutif bisa bekerja sama untuk membangun Sumatera Utara yang kita cintai ini," katanya.[]
