Medan - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara sudah memulai penyaluran bantuan bahan pangan ke daerah. Ada empat daerah yang sudah mendapat bantuan, yaitu Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Toba.
Ke empat daerah ini menerima bantuan berupa transfer dana dengan total Rp 31 miliar yang nantinya dibelanjakan bahan pangan di daerah masing-masing untuk disalurkan ke penerima.
Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nias Selatan menerima Rp 14.421.825.000 untuk 64.097 kepala keluarga (KK), Labuhanbatu Utara Rp 6.171.300.000 untuk 27.428 KK, Nias Utara Rp 5.870.700.000 untuk 26.092 KK, dan Toba Rp 5.039.775.000 untuk 22.399 KK.
“Sudah empat daerah yang kita transfer dari rekening Gugus Tugas Provinsi Sumatera Utara ke rekening Gugus Tugas Kabupaten," kata Kepala Pusat Pengendalian Operasi Gugus Tugas Sumatera Utara, Riadil Lubis saat rapat evaluasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Medan, 11 Mei 2020.
Menurut Riadil, dana tersebut harus dibelanjakan untuk membeli paket sembako yang sudah ditentukan, yaitu beras 10 kilogram (Kg), gula 1 Kg, minyak goreng 2 Kg, dan mi instan 20 bungkus.
"Tidak boleh berbeda dari paket itu dan besarannya harus Rp 225 ribu per paket. Itu ketentuannya,” ujarnya.
Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara memberikan dua opsi untuk pendistribusian JPS, selain transfer dana juga pilihan bahan pangan langsung.
Menurut keterangan Riadil, ada 16 daerah yang meminta transfer dana sedangkan sisanya, 17 daerah meminta bahan pangan langsung.
“Ada 16 daerah yang meminta transfer dana langsung, tetapi baru empat yang memenuhi persyaratan administrasi yang kita minta. Dalam waktu dekat ini, kita akan kembali mendistribusikan bantuan JPS gugus tugas provinsi baik transfer dana atau bahan pangan. Harap bersabar," ucap Riadil.
Harus cepat, sebelum lebaran selesai karena masyarakat sudah sangat membutuhkannya
Kuota yang disediakan gugus tugas untuk JPS adalah 1.321.426 paket dengan total dana Rp 297.320.850.000. Mereka menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial sebagai acuan untuk menentukan kuota. Namun, petugas di lapangan akan memverifikasi penerima apakah layak atau tidak menerima bantuan.
“Saat pendistribusiannya di lapangan, petugas akan memverifikasi kembali apakah penerima layak atau tidak menerima bantuan. Ini dilakukan sekaligus untuk memvalidasi data dari DTKS karena data ini tidak 100 persen valid saat ini. Ada beberapa masyarakat yang masuk data tersebut, tetapi saat ini mereka sudah tergolong mampu,” kata Riadil.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengatakan diberikannya pilihan transfer dana ke daerah dengan pertimbangan agar membantu perekonomian daerah tersebut. Dengan transfer dana maka gugus tugas daerah akan membelanjakan dana tersebut di daerahnya.
“Pemikiran Pak Gubernur sangat bagus. Dengan transfer dana maka akan membantu perekonomian (perputaran uang) di daerah. Sedangkan untuk bantuan bahan pangan langsung kita yang akan menyediakan dan mendistribusikannya ke daerah,” terang Musa.
Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah juga menegaskan agar bantuan ini bisa selesai didistribusikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijiriah. Karena masyarakat saat ini sudah sangat membutuhkan bantuan tersebut.
“Harus cepat, sebelum lebaran selesai karena masyarakat sudah sangat membutuhkannya. Pendistribusian JPS ini akan dimonitor ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan, TNI, Polri dan DPRD agar tidak terjadi kesalahan atau salah sasaran," ungkapnya.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto mengatakan Forkopimda sudah menyiapkan para personelnya agar ikut berkontribusi dalam pendistribusian bantuan.
“Banyak lembaga yang akan memonitor ini secara ketat termasuk TNI, Polri, BPKP dan juga DPRD Sumatera Utara, agar tidak terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Kami Forkopimda juga sudah memerintahkan Polres dan Kodim setiap daerah untuk menyediakan tempat dan juga pengawalan,” kata Mardiaz.[]
