36 Sekolah di Gunungkidul Jadi Peserta Sekolah Penggerak

Sebanyak 36 sekolah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih menjadi peserta program Sekolah Penggerak.
Suasana audiensi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pejabat Pemkab Gunungkidul, Selasa, 5 Januari 2021. (Foto: Tagar/Dok Pemkab Gunungkidul)

Wonosari – Sebanyak 36 sekolah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih menjadi peserta program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dilansir laman resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Selasa, 5 Januari 2021, 36 sekolah tersebut terdiri dari tujuh taman kanak-kanak (TK), 13 sekolah dasar (SD), lima sekolah menengah pertama (SMP), lima sekolah menengah atas (SMA), dan enam sekolah luar biasa (SLB).

Terkait program tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (LPMP DIY) menemui Bupati Gunungkidul, Badingah, Selasa, 5 Januari 2021 di rumah dinas Bupati Gunungkidul.

Program ini merupakan program fasilitasi bagi guru potensi unggul yang akan disupport pusat.

Kepala LPMP DIY, Minhajul Ngabidin, mengatakan, dengan ditunjuknya Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu dari 110 kabupaten gelombang pertama pelaksana program Sekolah Pengerak, diharapkan mampu mempercepat perluasan mutu pendidikan di daerah tersebut.

Kata Minhajul, LPMP bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami banyak perubahan dan strategi yang signifikan, juga banyak melaksanakan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk program guru penggerak.

“Program ini merupakan program fasilitasi bagi guru potensi unggul yang akan disupport pusat dan akan diberdayakan untuk menggerakan dan fasiitasi kepada guru lainya,” demikian tertulis di laman resmi Pemkab Gunungkidul.

Sementara, untuk program Sekolah Penggerak, disebutnya merupakan program kementerian sebagai upaya meningkatkan dan mempercepat perluasan mutu pendidikan. Sekolah terpilih akan dibimbing dan mendapatkan pendampingan dari pusat serta dari pemerintah daerah, sehingga sekolah tersebut dapat menjadi penggerak bagi sekolah-sekolah lain.

Program ini terbagi menjadi beberapa tahap, yang menyasar 2500 satuan pendidikan di 34 provinsi 514 Kabupaten/kota. Untuk tahap pertama, sebanyak 110 kabupaten yang akan mendapatkan bimbingan selama 3 tahun.

Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominko) Kabupaten Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan beragam upaya untuk pembangunan pendidikan, termasuk dengan adanya kolaborasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kominfo yang telah menyediakan lebih dari 100 sekolah dengan jaringan terintegrasi.

“Sehingga akan memudahkan sistem dapodik dan kinerja yang lebih cepat, efektif dan efisien, sehingga terwujud sekolah berbasis data,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan pemkab mengalokasikan anggaran cukup besar untuk mendukung program pendidikan di tahun 2021.

“Rp 2 triliun lebih dianggarakan dalam mendukung penyelenggaraan bidang pendidikan di tahun 2021, pemerintah daerah juga telah siap dalam penganggaran,” ucapnya.

Bupati Gunungkidul mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi program Sekolah Penggerak. Program ini menurutnya menjadi satu upaya meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan daya saing. []

Berita terkait
Polisi Tangkap Geng Remaja Mabuk Ugal-ugalan di Gunungkidul
Geng remaja ditangkap saat berkendara mabuk dan ugal-ugalan di Gunungkidul, Yogyakarta. Mereka bawa senjata tajam, pil koplo dan miras.
Wisatawan Jakarta Tewas Usai Makan Mie di Pantai Gunungkidul
Seorang wisatawan asal Jakarta tewas mendadak usai makan mie instan di Pantai Krakal, Gunungkidul, Yogyakarta.
Pria Gunungkidul Hobi Curi Celana Dalam Perempuan di Sleman
Viral seorang pria beristri asal Gunungkidul mencuri celana dalam di Sleman. Ternyata pria itu sudah hobi mencuri barang seperti itu.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.