Humbahas - Komunitas lingkungan di Danau Toba, Jendela Toba mengapresiasi pernyataan dan sikap yang mau diambil pemerintah untuk Kawasan Danau Toba, terutama soal pembersihan keramba jaring apung dan perusak lingkungan lainnya.
"Kami berharap agar janji-janji ini tidak sekadar menyenangkan publik. Tentu kita berharap segera penetapan kebijakan pemerintah dan adanya instruksi yang jelas dari pusat ke Pemprov Sumut dan tujuh pemkab di Kawasan Danau Toba," kata Ketua Jendela Toba, Mangaliat Simarmata, Kamis 1 Agustus 2019.
Mangaliat mengungkap, saat ini misalnya masih terus terjadi perambahan hutan dan pemerkosaan pohon-pohon pinus yang begitu masif di Kawasan Danau Toba. Dikaitkan dengan kucuran dana pembangunan infrastruktur kawasan, terasa sia-sia jika perusakan lingkungan Danau Toba terus berlangsung.
"Menurut hemat kami, tidak akan banyak dampaknya Rp 3,5 triliun mau dikucurkan dari APBN untuk menjadikan Kawasan Danau Toba menjadi destinasi berkelas bila masalah pencemaran air Danau Toba dan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang sudah parah itu tidak secara paralel disikapi dan diatasi," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat berada di Kawasan Danau Toba sejak 29 Juli-31 Juli 2019 menyebut, akan mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan di Danau Toba.
Baca juga:
- Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan Perusak Danau Toba
- Jokowi Kembangkan Danau Toba Sebagai Sektor Ekonomi Tahan Resesi
BODT Akui Tak Maksimal
Direktur Utama (Dirut) Badan Otoritas Danau Toba (BODT) Arie Prasetyo mengakui pihaknya kurang maksimal bergerak untuk pengembangan Kawasan Danau Toba.
Alasan dia karena luas wilayah yang kemudian membuat komunikasi dengan delapan pemerintah daerah se-Kawasan Danau Toba kurang berjalan lancar.
"Akibat jarak itu, akibat jarak itu, komunikasi kita cukup jauh. Sehingga dalam memutuskan perlu berpikir, kawasan mana dulu yang harus dikerjakan dan dikembangkan," jelasnya, ditemui di Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, di sela kunjungan Presiden Jokowi, Rabu 31 Juli 2019.
BODT menurut dia, memiliki tugas koordinatif dan kuantitatif untuk melihat langsung potensi. Dalam hal kordinasi, dia menyebut perlu lebih ditingkatkan sehingga pengembangan pariwisata di Danau Toba dapat lebih maksimal.
Dia menyebut, kunjungan Presiden Jokowi selama tiga hari merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap bupati se-Kawasan Danau Toba agar kompak dan bersinergi dalam percepatan pengembangan pariwisata.
Sejumlah keputusan cepat dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi beberapa lokasi, menghasilkan kebijakan pengembangan Danau Toba.
Beberapa lokasi yang dikunjungi kemudian diputuskan agar dikemas menjadi lokasi objek wisata, seperti lahan pertanian dan peternakan menjadi agrowisata, dan lokasi lainya.
Sementara itu, terkait pengembangan taman bunga sudah dibahas oleh presiden dengan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor akan dipercepat proses penyiapan lahan seluas 530 hektare di Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung.
"Tahun ini dana pengembangan Danau Toba mencapai triliunan rupiah untuk pembangunan pelabuhan, jalan tol, bandara dan peruntukan lainya," kata Arie.[]
