Pesisir Selatan - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) sejak dua tahun terakhir masih bertahan di posisi ke-4 tertinggi dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Sektor primer kian terpuruk. Penghasilan mereka tidak cukup untuk biaya sehari-hari.
Kepala Kantor BPS Painan, Yudi Yos Elvin, mengatakan kondisi itu terjadi akibat lambannya pembukaan lapangan kerja di sektor formal. Mayoritas angkatan kerja berprofesi sebagai petani, buruh dan nelayan.
"Sektor primer kian terpuruk. Penghasilan mereka tidak cukup untuk biaya sehari-hari, sehingga rentan miskin," katanya, Minggu 1 Desember 2019.
Angka kemiskinan Pessel masih di atas rerata angka provinsi, bahkan di bawah target RPJMD 2016-2021. Sesuai visi dan misi bupati yang mematok kemiskinan pada 2018 hanya 7,18 persen.
Berdasarkan data BPS, pada periode tersebut kemiskinan di daerah berjuluk "Negeri Sejuta Pesona" itu berada di angka 7,59 persen, turun dari 7,97 persen di periode sebelumnya. Sedangkan provinsi hanya 6,65 persen.
Jumlah warga miskin Pessel mencapai 34.900 jiwa dari 460 orang total penduduk. Jika mengacu pada 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah, penduduk miskin Pessel tercatat di angka 227 ribu jiwa.
Sebagian besar dari mereka, lanjutnya, kini tersebar di wilayah pedesaan dan pinggiran pantai, dengan mata pencaharian sebagai buruh tani dan nelayan.
"Di Sumbar kemiskinan yang paling tinggi itu kini ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian Disusul Kabupaten Solok dan diikuti Padang Pariaman," terangnya.
Guna mengentaskan kemiskinan, harus ada upaya konkrit. Dana desa yang besar di Pessel harusnya bisa jadi stimulan. Namun hingga kini belum signifikan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah harus mendorong naiknya harga komoditi. Salah satunya dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, utamanya di industri pengolahan. Investor butuh kepastian.
Upaya itu sekaligus membuka lapangan kerja baru, sehingga penghasilan masyarakat jadi bertambah. Jika harga komoditi daerah terus merosot, ia khawatir penduduk miskin kian bertambah.
"Apalagi di tengah ketidak pastian ekonomi global. Tangkapan nelayan pun mulai turun dan itu terlihat sejak Maret lalu," kata Kasi Statistik Sosial BPS, Bilal Asidiq.
Terpisah, Kepala Bappeda Litbang Pessel, Yozki Wandri, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan strategi baru untuk menurunkan angka kemiskinan daerah itu.
Pertama, melalui perlindungan atau bantuan langsung. Kedua, pembinaan keluarga miskin dan yang ketiga pemberdayaan kelompok melalui bantuan modal usaha.
"Ini akan diterapkan 2020, metodenya jalan pendek. Saya optimis," katanya.
Selama ini penanggulangan tidak mengacu Data Terpadu Kesekahteraan sosial (DTKS). Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pandangan berbeda. Akibatnya, penanggulangan menjadi lamban.
Namun ketika ditanyai soal jumlah dana yang dibutuhkan, dirinya belum bisa memastikan besarannya. Meski begitu, pemerintah daerah bakal mengalokasikan APBD secara bertahap.
"Anggaran kita kan terbatas. Ini cocok dengan persoalan kemiskinan kita," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pessel, Zulfian Alfianto, mengatakan berdasarkan basis Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS), jumlah penduduk miskin pada 2019 tercatat sebanyak 45 ribu jiwa. Menurutnya, penurunan kemiskinan harus secara terpadu.
"Harus terlibat semua pihak. Kalau di Dinas Sosial ada PKH dan Rastra," katanya. []
