Jakarta - Serapan belanja perlindungan sosial dan dukungan ekonomi sebesar Rp 25,46 triliun untuk pemerintah daerah masih rendah. Sebanyak 324 dari total 542 pemerintah daerah (kabupaten dan kota) baru menyerap di bawah 15% hingga Juli 2021. Sasmito Madrim melaporkannya untuk voaindonesia.com.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah daerah akan menggelontorkan bantuan sebesar Rp 25,46 triliun pada masa pandemi ini. Anggaran tersebut bersumber dari anggaran yang dialokasikan untuk belanja wajib dana transfer umum.
Rinciannya Rp 12,1 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp 13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi. Kendati demikian, kata Sri Mulyani, serapan anggaran pemerintah daerah untuk bantuan yang berupa perlindungan sosial dan dukungan ekonomi ini masih rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Tagar/Dok Kemenkeu)
"Ada 324 daerah yang realisasi belanja perlindungan sosial dan dukungan ekonomi itu baru 6,2%. Ini berarti 59,8% daerah dari seluruh wilayah di Indonesia," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, 21 Juli 2021.
Sementara yang serapannya lebih dari 50%, menurut Sri Mulyani, sebanyak 24 pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan penyerapan anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak di tengah pandemi corona.
Grafis penyerapan anggaran (Foto: voaindonesia.com/Kemenkeu)
Sri Mulyani juga menyoroti realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang rendah yakni Rp 6,11 triliun dari total anggaran Rp 28,8 triliun pada Juli ini. Pemerintah menargetkan BLT Desa ini untuk 8 juta keluarga dengan bantuan sebesar Rp 300 ribu selama 12 bulan.
"Jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15% ada 163 daerah yang realisasinya hanya Rp 938,3 miliar. Padahal anggarannya Rp 11,51 triliun," tambah Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah daerah yang menyalurkan BLT Desa di atas 50% berjumlah 21 pemda. Di antaranya adalah Kabupaten Manggarai, Kota Denpasar, dan Kabupaten Sleman.
Mengapa Penyerapan Anggaran di Daerah Rendah?
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran pemerintah daerah dan BLT desa rendah. Antara lain belum adanya sinkronisasi data dari pemerintah pusat dengan daerah dan kesulitan teknis administrasi dari pemerintah desa. Selain itu, kata dia, pelaksana teknis atau pejabat pembuat komitmen takut dipidana karena kesalahan administrasi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira (Foto: voaindonesia.com/VOA - Screensoho)
"Jadi kalau ada pejabat ragu-ragu membuat keputusan pencairan anggaran itu ada asistensi. Nah ini yang harus dievaluasi kenapa ada kekhawatiran seperti itu," jelas Bhima kepada VOA, 21 Juli 2021.
Bhima merekomendasikan pemerintah pusat atau kementerian sosial membuat pusat data terpadu penerima bantuan yang dapat menjadi rujukan bagi semua daerah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih data seperti yang terjadi saat ini. Untuk BLT Desa, Bhima merekomendasikan masyarakat untuk memantau langsung pengawasan penyaluran bantuan ini sehingga penerima bantuan bisa lebih merata.
Bhima juga merekomendasikan pemerintah pusat untuk turun langsung memberikan bantuan konsultasi kepada daerah yang kesulitan administrasi dalam penyerapan anggaran. Namun, ia menyarankan pemerintah memberi sanksi tegas jika terdapat pemerintah daerah yang sengaja menahan dana tersebut di tengah pandemi hanya untuk mendapat keuntungan bunga dari bank.
"Harus ada sanksi berat dari pemerintah pusat. Misalnya dananya dipangkas dan kepala daerahnya mendapat sanksi," tambah Bhima (sm/em)/voaindonesia.com. []
