3 Unit Kerja BKN Dapatkan Predikat WBK 2020

Tiga unit BKN dapatkan predikat Wilayah Babas dari Korupsi, yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
Unit kerja BKN mendapatkan predikat WBK. (Foto: Tagar/dok. BKN)

Jakarta – Tiga unit kerja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) berhasil dapatkan predikat Wilayah Babas dari Korupsi (WBK). Penganugerahan ini diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Senin, 21 Desember 2020.

Penganugerahan zona integritas menuju WBK dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) 2020 ini merupakan suatu bentuk apresiasi kepada Instansi pemerintah yang dapat menjalankan komiten untuk mewujudkan WBK dan WBBM memalui pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas publik.

Unit kerja BKN mendapatkan predikat WBKUnit kerja BKN mendapatkan predikat WBK. (Foto: Tagar/dok. BKN)

Pada kesempatan tersebut 3 unit BKN yang mendapatkan predikat WBK yakni Kantor Regional (Kanreg) I BKN Yogyakarta, Kanreg IX BKN Jayapura, dan Kanreg XI BKN Manado.

Sebelumnya pada tahun 2019, BKN juga telah berhasil mendapatkan 2 predikat sekaligus yang didapatkan oleh Kanreg II BKN Surabaya dan Kanreg III BKN Bandung, meliputi predikat sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas dan Unit Kerja Pelayanan Menuju WBK.

Sementara itu, pada penganugerahan tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengimbau kepada seluruh Aparatur dan Lembaga di instansi pemerintah untuk menjunjung budaya integritas dan menjaga kepercayaan publik.

Unit kerja BKN mendapatkan predikat WBKUnit kerja BKN mendapatkan predikat WBK. (Foto: Tagar/dok. BKN)

Dirinya juga berpesan agar tiap penyelenggara pelayanan publik melakukan akselerasi secara berkesinambungan dan inovatif guna menjawab kebutuhan layanan masyarakat yang semakin dinamis. 

Ma’ruf pun sampaikan ukuran keberhasilan integritas sesuai dengan UU 5/2014 tentang ASN meliputi kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat. []

Baca juga:

Berita terkait
BKN: 1.005 ASN Dilaporkan Langgar Netralitas
Terdapat 1.005 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas.
BKN Percepat Perumusan Sistem Pangkat & Penghasilan PNS
Badan Kepegawaian Negara percepat penyiapan bahan perumusan kebijakan sistem pangkat dan penghasilan.
BKN Adakan FGD, Ciptakan Rumusan Kesejahteraan PNS
Badan Kepegawaian Negara adakan forum diskusi untuk dapatkan masukan terhadap rumusan kebijakan terkait pangkat, gaji, tunjangan, fasilitas PNS.
0
Mendagri: Belanja Pemerintah Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi
Mendagri mengatakan, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.