Medan - Pilkada 2020 di Sumut diikuti 23 kabupaten/kota. Tiga daerah di antaranya hanya diikuti satu pasangan calon (paslon), yakni Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli, dan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Paslon tunggal di daerah itu dipastikan unggul melawan kotak kosong.
Di Kota Pematangsiantar, paslon Asner Silalahi-Susanti Dewayani unggul telak dari kotak kosong.
Paslon yang memborong delapan parpol pemilik kursi di DPRD setempat itu, sesuai Sirekap KPU hingga Senin, 14 Desember 2020, meraih 84.643 suara atau 78,5 persen.
Sedangkan kotak kosong meraih 23.246 suara atau 21,5 persen. Suara masuk sudah mencapai 95,41 persen.
Di Kota Gunungsitoli, paslon Ir Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli yang juga diusung delapan parpol pemilik kursi di DPRD Gunungsitoli, unggul telak atas kotak kosong.
Paslon petahana ini hasil real count KPU, unggul sementara dengan meraih 28.100 suara atau 77,9 persen. Sedangkan kotak kosong meraih 7.970 suara atau 22,1 persen. Suara masuk sekitar 59,93 persen atau berasal dari 184 TPS, dari total 307 TPS.
Di Humbahas, paslon Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan juga masih unggul melawan kotak kosong sesuai real count di Sirekap KPU hingga Senin, 14 Desember 2020.
Baca juga: Kekuatan Kotak Kosong di Humbahas Tamparan buat Parpol dan Elite
Paslon petahana ini meraih 45.847 suara atau 52,5 persen. Sedangkan kotak kosong meraih 41.544 suara atau 47,5 persen. Suara masuk sudah 87, 79 persen berasal dari 338 TPS, dari total 385 TPS.
Paslon Dosmar-Oloan unggul di tujuh kecamatan, sedangkan kotak kosong unggul di tiga kecamatan, termasuk di ibu kota Humbahas, yakni Dolok Sanggul.
Catatan Pilkada 2020
Pengamat Pemilu Wahidah Suaib dari Kemitraan dalam diskusi Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Penyelenggaraan Pilkada 2020 melalui zoom pada Minggu, 13 Desember 2020, menyoroti tiga hal dalam pilkada di tengah pandemi.
Kami mencatat sosialisasi Sirekap kurang. Semestinya sosialisasinya sama gencar atau masifnya dengan sosialisasi protokol kesehatan
Untuk yang pertama adalah pelaksanaan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara atau TPS berlangsung dengan cukup baik.
Hal itu menurut dia karena sosialisasi yang gencar dan masif dilakukan penyelenggara dan pemerintah lewat berbagai platform, baik media sosial maupun media lainnya.
Hanya saja, pihaknya kata Wahidah, memiliki sejumlah catatan, di antaranya masih ada petugas KPPS yang belum memiliki jarak yang benar saat berada di TPS.
Kemudian masih ditemukan ada warga pemilih tidak mendapatkan sarung tangan saat berada di TPS. "Kita tidak tahu apakah karena habis atau petugas lupa memberikannya," kata dia.
Baca juga: Sedot Kepercayaan Publik, KPU Ingin Terapkan e-Rekap
Hal kedua yang menjadi sorotan pihaknya kata Wahidah, adalah partisipasi pemilih. Dari hasil pemantauan langsung di TPS di Kabupaten Tangerang Selatan, pihaknya menemukan tingkat partisipasi pemilih rendah. Rata-rata pemilih yang hadir di TPS bawah 50 persen.
"Dari 10 TPS di Tangerang Selatan, yang kami pantau, hanya dua TPS yang memang mencapai lebih dari 50 persen, selebihnya di bawah 50 persen," katanya.
Hal ketiga yang menjadi perhatian adalah soal Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.
Menurut hasil pemantauan pihaknya kata Wahidah, jangankan masyarakat pemilih, petugas KPPS bahkan ada yang belum tahu tentang Sirekap.
Saat pihaknya bertanya soal pengguna utama dan pengguna cadangan Sirekap, ada petugas yang tidak mengetahuinya, meski ada beberapa petugas KPPS juga yang paham penggunaannya.
"Kami mencatat sosialisasi Sirekap kurang. Semestinya sosialisasinya sama gencar atau masifnya dengan sosialisasi protokol kesehatan, agar hasilnya juga maksimal," kata dia.[]
