Jakarta - Pandemi Covid-19 memukul ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia. Berikut terobosan Presiden Jokowi dalam menghentikan badai Covid-19 yang membahayakan kesehatan dan ekonomi rakyat Indonesia.
1. Mempermudah Izin Industri Alat Kesehatan
Jokowi dan percepatan penanggulangan penyakit Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Baca juga: Jokowi Permudah Izin Industri Alat Kesehatan Atasi Covid-19
Pada 23 Maret 2020, pemerintah pusat mengirimkan 165.000 APD (alat pelindung diri) ke seluruh provinsi, untuk segera dikirim lagi ke rumah-rumah sakit yang ada di daerah. Dengan APD ini, tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.
Presiden Jokowi mendapatkan laporan persediaan APD makin terbatas. Indonesia masih membutuhkan kurang lebih 3 juta APD hingga akhir Mei 2020.
"Karena itulah, kita mengusahakan percepatan pengadaan APD," kata Presiden.
Ia telah memerintahkan kepada jajaran terkait agar mengutamakan produk dalam negeri. Menurut data yang ia terima, ada 28 perusahaan produsen APD di negara kita. Untuk mendukung produksi APD tersebut, ia juga meminta agar impor bahan bakunya dipermudah.
2. Mendorong Kerja Sama ASEAN Tangani Covid-19
Presiden Jokowi mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN secara virtual, Selasa, 14 April 2020, membahas tantangan pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang berlangsung secara virtual, Selasa siang, 14 April 2020. Ia bersama seluruh pemimpin negara-negara ASEAN mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi dengan pemimpin negara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.
"KTT ASEAN Plus Three (APT) ini juga membahas tentang tantangan pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi," ujar Jokowi.
Mitra ASEAN yang hadir di KTT virtual ini adalah Premier Tiongkok Li Keqiang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.
"Penguatan kerja sama negara APT sangat penting untuk menciptakan resiliensi menangani pandemi Covid-19. Mengingat Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan termasuk negara-negara pertama yang menghadapi Covid-19, pengalaman mereka menangani wabah ini perlu dibagi dengan negara-negara ASEAN," ujar Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mendorong APT menguatkan kerja sama agar arus pergerakan barang tetap berjalan. "Negara-negara ASEAN Plus Three harus menjamin kawasan kita tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global, sekaligus jangkar ketahanan di kawasan."
3. Ikhtiar dan Kerja Keras
Jokowi dan percepatan penanggulangan wabah Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia memprediksi ekonomi global tahun 2020 akan memasuki periode resesi. Ekonomi global disebut dapat tumbuh menjadi minus 2,8 persen. Indonesia maupun mayoritas negara lain juga diprediksi akan mengalami koreksi tajam terhadap target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020.
"Kendati begitu, kita tetap berikhtiar dan bekerja keras dalam memulihkan dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario. Tidak boleh pesimistis. Insya Allah kita bisa," kata Presiden Jokowi.
4. Refocusing dan Realokasi Anggaran
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Menghadapi pandemi Covid-19, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan refocusing serta realokasi anggaran dan kegiatan sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.
"Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, potong rencana belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," ujar Presiden.
Ia mencermati dan mencatat, setidaknya terdapat 103 daerah yang belum melakukan realokasi dan menganggarkan jaring pengaman sosial dalam APBD mereka, 140 daerah yang belum melakukan antisipasi terhadap dampak ekonomi Covid-19, dan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Sekali lagi saya menegaskan kepada segenap jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah agar mendayagunakan seluruh kekuatan dan upaya pada penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan maupun menangani dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan," tuturnya.
Tiga prioritas yang harus menjadi pegangan bagi pusat dan daerah dalam hal ini, kata Presiden, adalah melakukan penanganan dan pencegahan meluasnya penyebaran Covid-19, mempersiapkan jaring pengaman sosial, dan menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal terdampak Covid-19.
5. Bersinergi dengan Negara Lain
Presiden Jokowi mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 14 April 2020. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Pandemi Covid-19 telah memukul ekonomi dunia, termasuk ekonomi kawasan ASEAN yang diprediksi hanya akan tumbuh sekitar satu persen tahun ini. Karena itulah, Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN khusus tentang Covid-19 virtual, Selasa siang, 14 April 2020, yang diikuti seluruh pemimpin negara ASEAN, ia menyampaikan empat pandangan terkait penanganan Covid-19.
Pertama, memutus mata rantai penyebaran virus di masing-masing negara, dan di kawasan ASEAN, dan di perbatasan.
Kedua, mencegah hambatan lalu lintas barang. Di saat kita batasi pergerakan orang, pergerakan barang tidak boleh terhambat, utamanya bahan makanan pokok, obat-obatan dan alat kesehatan. ASEAN harus memiliki pengaturan bersama lalu lintas perdagangan ini sebagai rujukan untuk menghindari melemahnya ekonomi kawasan.
Ketiga, terkait kerja sama perlindungan warga ASEAN, kita harus memiliki komitmen melindungi warga ASEAN, termasuk para pekerja migran. Terakhir, terkait kerja sama dengan mitra ASEAN, termasuk kerja sama ASEAN dengan Jepang, Korea dan Tiongkok, saya menyambut baik pembuatan ASEAN Covid-19 Response Fund untuk menghadapi situasi darurat seperti saat ini.
"Kita tidak punya pilihan, kecuali menang melawan virus ini. Bersatu, bersinergi dan berkolaborasi adalah jawabannya" ujar Presiden.
6. Menumbuhkan Semangat Gotong-royong
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi menerima informasi dari Cimahi, Jawa Barat, tentang kerukunan antartetangga di suatu kompleks yang sangat baik. Saat seorang warganya dinyatakan positif dan menjalani isolasi mandiri, tetangga-tetangganya membantu. Tidak malah mengucilkan.
Kegotongroyongan seperti inilah yang harus terus kita gaungkan, kata Presiden. Kepedulian masyarakat terhadap warga di sekitarnya yang membutuhkan bantuan di saat isolasi dan perawatan Covid-19 secara mandiri akan meringankan kesulitan yang kita hadapi
"Dengan bergotong royong dan kedisiplinan yang tinggi, kita akan melalui masa-masa sulit ini," ujar Presiden.
7. Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Langsung, Kartu Sembako, Pembagian Sembako
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah mengeluarkan peringatan adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi Covid-19. Presiden Jokowi telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan ketahanan pangan di daerah-daerah selama pandemi.
Selain memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan bahan pokok yang amat dibutuhkan di tengah kebijakan tanggap darurat Covid-19 ini.
Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, agar secepatnya menjalankan semua kebijakannya, di antaranya Kartu Prakerja, PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sosial langsung, Kartu Sembako, maupun pembagian sembako di Jabodetabek.
8. Membangun Laboratorium Uji Sampel Tes PCR
Jokowi dan percepatan penanggulangan wabah penyakit Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan dulu hanya ada tiga laboratorium pengujian sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction), sekarang sudah naik jadi 29 laboratorium dari 78 yang ia siapkan.
"Menambah jumlah laboratorium adalah salah satu upaya kita melakukan percepatan pemeriksaan sampel melalui tes PCR. Selain untuk memperluas jangkauan, juga untuk mengurangi antrean pemeriksaan sampel, utamanya di daerah episentrum Covid-19," ujar Jokowi.
Ia berharap dengan melakukan percepatan pemeriksaan sampel, paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan di atas 10.000 tes.
Terkait hal tersebut, dalam rapat terbatas melalui telekonferensi, 13 April 2020, ia menginstruksikan jajaran terkait untuk mengintegrasikan semua data dan informasi mengenai pasien ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Data tersebut menyangkut jumlah pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, jumlah positif terpapar Covid-19, hingga yang sudah dilakukan pemeriksaan PCR. Data-data tersebut selanjutnya dibuat agar mudah diakses oleh semua orang.
9. Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19
Presiden Jokowi dan percepatan penanggulangan wabah Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tapi juga berimplikasi terhadap perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mengalami penurunan. Untuk itulah Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Perppu ini memberikan pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan dan keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.
Melalui Perppu ini pemerintah mengucurkan dana Rp 405,1 trilian, sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 dengan alokasi sebagai berikut.
Rp 75 Triliun untuk Belanja di Bidang Kesehatan. Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), dan pembelian test kit, reagen, ventilaor, dan lainnya. Upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet. Insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.
Rp 110 Triliun untuk Perlindungan Sosial
- Pembebasan dan keringanan tarif listrik. Gratis pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA. Diskon 50 % pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 untuk 7 juta pelanggan listrik 900VA.
- Keringanan pembayaran kredit bagi ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan nelayan dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp 10 miliar mulai April 2020 melalui aturan yang diterbitkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- Cadangan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.
- Kartu Sembako Murah, penambahan menjadi 20 juta penerima manfaat. Rp 200 ribu setiap bulan selama 9 bulan.
- Program Keluarga Harapan, penambahan menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Untuk ibu hamil Rp 3 juta per tahun. Untuk anak usia dini, Rp 3 juta per tahun. Dan untuk disabilitas, Rp 2,4 juta per tahun.
- Kartu Prakerja. Kartu Prakerja untuk 5,6 juta orang pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak Covid-19. Penambahan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan nilai manfaat Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan.
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Rp 70,1 Triliun untuk Stimulus Sektor Industri.
- Stimulus Fiskal. Penggratisan PPh (Pajak Penghasilan) 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta per tahun. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk 19 sektor tertentu, baik di lokasi Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan non KITE. Relaksasi PPh Pasal 25 sebesar 30 % untuk sektor tertentu, baik di lokasi KITE dan non KITE. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga cash-flow dan likuiditas keuangan pelaku usaha. Penurunan tarif PPh Badan dari 25 % menjadi 22 % untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20 % mulai tahun 2022.
- Stimulus Non-Fiskal. Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk semua skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang terdampak Covid-19. Menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan termasuk bahan baku industri dengan kebijakan, penyederhanaan larangan terbatas ekspor, penyederhanaan larangan terbatas impor, serta percepatan layanan proses ekspor atau impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE).
Rp 150 triliun
- Untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
10. Melarang Mudik ASN TNI Polri Pegawai BUMN
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi memutuskan kebijakan khusus mengenai mudik Lebaran 2020, yakni seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, dilarang mudik.
Baca juga: Jokowi Larang Mudik ASN TNI Polri Pegawai BUMN
Untuk masyarakat, pemerintah tengah memantau dan mengevaluasi hal-hal yang ada di lapangan. "Akan tetapi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Untuk itulah, pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial khusus untuk Jabodetabek, agar warga mengurungkan niat untuk mudik," ujar Presiden.
Sejalan dengan itu, pemerintah akan membatasi kapasitas transportasi umum, juga kapasitas angkut kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.
Tindakan mudik jelang Idul Fitri akan membentuk kerumunan di jalan, di stasiun, di terminal, di bandara, dan tempat lain, berpotensi memperluas penyebaran virus corona penyebab penyakit Covid-19. Itulah sebabnya mudik sebaiknya tidak dilakukan. Tetap tinggal di rumah masing-masing. Jaga jarak aman atau physical distancing ketika harus berada di tempat umum.
11. Bantuan Khusus untuk Jabodetabek dan Luar Jabodetabek
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan kita semua merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Semua kena dampak, tidak terkecuali pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi.
Untuk mengurangi dampak itulah, pemerintah berupaya menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Misalnya, melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, pembebasan dan keringanan tarif listrik, dan sebagainya.
Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok dari pemerintah pusat kepada 2,6 juta jiwa (1,2 juta kepala keluarga) warga DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa (576 ribu kepala keluarga) warga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
"Mengapa ada bantuan khusus untuk Jabodetabek? Kita berikan ini agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik, sebagai ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujar Jokowi
Untuk masyarakat di luar Jabodetabek, juga akan diberikan bantuan sosial tunai kepada sembilan juta kepala keluarga yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako, sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
12. Program Padat Karya Tunai
Presiden Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi di tengah pandemi global Covid-19, menyiapkan jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, khusus kepada masyarakat di pedesaan yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai. Pelaksanaan program ini akan dipercepat untuk dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat di pedesaan.
"Kita memahami keadaan saat ini yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit," ujar Jokowi.
Oleh sebab itu, ia telah meminta semua kementerian, lembaga, dan daerah untuk memperbanyak program padat karya tunai. Ia melihat sejumlah kementerian seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perhubungan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BUMN, memiliki banyak program yang dalam implementasinya bisa dikaitkan dengan padat karya tunai.
Selain itu, padat karya tunai juga dapat diterapkan secara masif menggunakan skema dana desa. Prioritasnya pada keluarga-keluarga miskin, pengangguran, atau yang setengah menganggur.
"Kendati begitu, dalam pelaksanaannya, program ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, seperti tetap menjaga jarak dan memakai masker bagi setiap pekerjanya," tutur Presiden.
13. Sakit Tidak Sakit Pakai Masker
Presiden Jokowi memimpin percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan semula Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan bahwa masker hanya yang dipakai orang yang sakit. Tapi kemudian, rekomendasi dari WHO adalah seluruh masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
"Saya meminta masyarakat mematuhi imbauan tersebut. Masyarakat disarankan untuk mengenakan masker kain yang dapat dicuci dan dikenakan berkali-kali. Untuk masker medis seperti masker bedah dan N-95 saat ini diprioritaskan bagi dokter dan paramedis," ujar Jokowi.
14. Mencegah Covid-19 di Lingkungan Penjara
Ilustrasi - Penjara. (Foto: Pixabay/maz-Alph)
Presiden Jokowi mengatakan warga binaan lembaga pemasyarakatan perlu diakui saat ini melebihi kapasitas di sejumlah lapas yang ada. Ini sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19. Karena itulah pemerintah setuju memberikan pembebasan bersyarat sejumlah narapidana tindak pidana umum.
Pembebasan secara bersyarat ini semata-mata dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19 di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tetapi tidak dibebaskan begitu saja, ada syarat, kriteria, dan pengawasannya. Dan ini juga di laksanakan di negara-negara lain seperti Iran dan Brazil.
Bagaimana dengan narapidana tindak pidana korupsi? Jawabannya: tidak. Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk koruptor. Dibicarakan dalam rapat pun tidak pernah. Sekali lagi, hanya untuk narapidana tindak pidana umum.
Pemerintah sama sekali tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi.
15. Work from Home
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan dalam menghadapi pandemi global Covid-19 ini beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari Indonesia, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensinya, ada yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid-19.
Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 di Indonesia ini derajatnya bervariasi antardaerah.
Karena itu, Presiden meminta seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota terus memonitor kondisi daerahnya, berkonsultasi dengan pakar medis, dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam.
Presiden meminta para kepala daerah membuat kebijakan sesuai kondisi daerahnya menyangkut proses belajar dari rumah bagi pelajar/mahasiswa, kebijakan tentang sebagian ASN bekerja di rumah dengan tetap memberi pelayanan kepada masyarakat, dan menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Selain itu, setiap daerah agar meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal, memanfaatkan kemampuan Rumah Sakit Daerah, bekerja sama dengan Rumah Sakit Swasta, serta lembaga riset dan pendidikan tinggi.
Ia sudah memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran untuk digunakan secara efektif dan efisien, cepat, dan memiliki landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakannya.
16. Belajar di Rumah, Ujian Nasional Ditiadakan
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air. Untuk mencegah penyebaran virus ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk belajar di rumah bagi para siswa. Di antara mereka, ada 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti ujian nasional dari 106.000 satuan pendidikan di seluruh Tanah Air.
Pemerintah memutuskan untuk meniadakan ujian nasional tahun 2020. Kebijakan ini diambil dengan prinsip tidak merugikan hak para siswa.
Ditiadakannya Ujian Nasional 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan melindungi keselamatan serta kesehatan siswa dan orang tua menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional.
Presiden mengacu pada survei PISA (Programme for International Student Assessment) yang dapat digunakan untuk mulai melakukan evaluasi tersebut. Survei PISA menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah berubah menjadi lebih inklusif, terbuka, dan meluas aksesnya selama 18 tahun terakhir.
Akan tetapi, katanya, Indonesia setidaknya memiliki tiga persoalan di dunia pendidikan yang mesti diatasi. Pertama, mengenai besarnya persentase murid berprestasi rendah. Jadi masih diperlukan upaya lebih besar agar target siswa berprestasi rendah ditekan hingga berada di kisaran 15 sampai 20 persen di 2030.
Dua persoalan lain adalah mengenai tingginya persentase siswa untuk mengulang kelas, yakni sebesar 16 persen, dan tingginya tingkat ketidakhadiran siswa di kelas.
Mengacu pada hasil survei PISA itu, kata Jokowi, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh baik aspek peraturan, regulasi, masalah anggaran, masalah infrastruktur, masalah manajemen sekolah, maupun masalah kualitas dan beban administratif guru.
17. Kebutuhan Ramadan
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan Ramadan tahun ini kita akan lalui di tengah tantangan, ketika kita bersama-sama berusaha mencegah penyebaran Covid-19. Karena itulah menghadapi bulan suci bagi umat Islam ini harus dipersiapkan sejak dini.
Jokowi menggarisbawahi adalah soal ketersediaan bahan-bahan pokok dan pangan di tengah masyarakat. Ia sudah memantau ke Bulog, ke daerah-daerah, mengecek jadwal panen raya, soal pasokan beras, daging, telur, gula, terigu, dan lain-lainnya.
"Sejauh ini persediaan bahan-bahan pokok dan pangan tersebut masih baik. Saya juga telah meminta Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk memastikan agar harga sejumlah komoditas pertanian di pasaran berangsur normal," ujar Presiden.
Hanya ada sedikit gangguan, kata Jokowi, sebagaimana laporan yang ia terima dari dua daerah, bahwa distribusi beras terhambat oleh jalan-jalan yang ditutup.
"Saya telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberi teguran kepada kepala daerah bersangkutan, agar distribusi logistik ke daerah-daerah tidak terhambat," ucap Presiden.
18. Membangun Rumah Sakit Covid-19 di Pulau Galang
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan ia berharap fasilitas di Pulau Galang tidak dipakai. "Tetapi paling tidak, kita sudah siapkan. Itulah harapan saya saat melihat dari dekat fasilitas observasi, penampungan, dan karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular, terutama Covid-19 di Pulau Galang."
Fasilitas yang lokasinya di bekas penampungan pengungsi Vietnam, sekitar 56 kilometer dari Kota Batam ini, sudah siap dioperasikan.
Kapasitas bangunannya 1.000 tempat tidur yang dalam situasi saat ini untuk merawat dan mengisolasi pasien Covid-19.
"Sekali lagi, ini semua kita siapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Kalau nanti pandemi ini sudah berlalu, fasilitas ini kita alihkan pada penggunaan yang lain, untuk rumah sakit penyakit-penyakit menular dan riset," kata Presiden.
19. Pembatasan Sosial Berskala Besar
Presiden Jokowi. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi memutuskan dalam menghadapi wabah Covid-19, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasinya, opsi yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang PSBB dan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut.
"Saya minta para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut," ujar Presiden.
ia menambahkan Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah.
20. Solusi Sesuai Karakter Negara
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan semua negara memiliki karakter masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain.
Memperhitungkan karakter Indonesia, menghadapi Covid-19, kebijakan yang diambil pemerintah sangat jelas. Pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama.
"Kita berusaha mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mengobati pasien yang terpapar," ujar Presiden.
Kedua, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.
Ketiga, pemerintah menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya.
21. Rapid Test
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi memerintahkan jajaran terkait untuk memperhatikan ketersediaan alat tes cepat (rapid test), PCR (polymerase chain reaction), dan VTM (viral transport media) untuk kecepatan pemeriksaan di laboratorium.
Untuk rapid test, ia meminta tenaga-tenaga kesehatan beserta seluruh lingkaran keluarganya, dan khususnya yang terkena status ODP (orang dalam pemantauan), diberikan prioritas.
Pemerintah melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi Covid-19 atau tidak. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menunjukkan indikasi paling rawan terinfeksi Covid-19.
Untuk melakukan tes ini, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
"Kita sedang mengupayakan dilakukannnya rapid test dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini kemungkinan seseorang terpapar Covid-19 bisa kita lakukan," kata Presiden.
Ia telah memerintahkan alat rapid test diperbanyak, selain juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes.
Dalam pekerjaan ini, pemerintah melibatkan rumah-rumah sakit pemerintah, baik milik BUMN, Pemda, sampai rumah sakit milik TNI dan Polri, dan rumah sakit swasta, serta lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
Rapid test dengan cakupan lebih besar, hasilnya akan disertai protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami, apakah dengan karantina mandiri (self-isolation) atau pun memerlukan layanan rumah sakit.
22. Bantuan Sosial
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah berupaya mengurangi dampak ekonomi terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan bantuan sosial untuk memberikan stimulus dan insentif bagi masyarakat.
Di antaranya, para penerima manfaat Kartu Sembako akan mendapat tambahan sebesar Rp 50.000. Jadi, program Kartu Sembako menjadi Rp 200.000 per keluarga penerima yang diberikan selama enam bulan.
Pemerintah juga menyadari akan adanya pekerja harian yang kehilangan penghasilan, pengusaha mikro dan kecil yang kehilangan pasar dan omzet, dan kemungkinan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, pemerintah mempercepat implementasi program Kartu Prakerja, sekaligus meningkatkan kompetensi serta kualitas SDM.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun, setiap peserta Kartu Prakerja diberikan honor insentif Rp 1 juta per bulan selama 3-4 bulan.
Presiden berharap dengan pemberian stimulus ini, daya beli masyarakat tetap dapat dipertahankan.
23. Untuk yang Berpenghasilan Rendah
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan penyebaran Covid-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk negara kita, Indonesia.
Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK (pemutusan hubungan kerja), dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air, Indonesia.
Selain berbagai bentuk bantuan dan relaksasi kredit bagi usaha mikro dan usaha kecil, dan sebagainya, pemerintah juga memberikan dua stimulus kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi.
Dua stimulus itu berupa pemberian subsidi selisih bunga selama 10 tahun jika bunga kreditnya di atas lima persen, dan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi.
24. Wisma Atlet Kemayoran untuk Isolasi Covid-19
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, telah siap dimanfaatkan untuk penanganan virus Covid-19. Wisma Atlet memiliki kapasitas 24.000 orang, dan telah disiapkan untuk 3.000 pasien dengan pembagian wilayah dan ruang yang telah ditata, baik untuk pasien, untuk dokter, untuk paramedis, dan lain-lain.
Sarana dan prasarana juga telah siap, termasuk ruang penanganan pasien, ventilator, serta Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan.
"Tentu saya berharap, rumah sakit yang ada, yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya, telah bisa melaksanakan penanganan virus korona ini sehingga pasien tidak perlu harus ditangani di rumah sakit darurat Covid-19 ini," ujar Presiden.
25. Sediakan Obat Avigan dan Choloroquine
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan sesuai hasil riset dan pengalaman beberapa negara yang menggunakan jenis obat tertentu untuk mengatasi Covid-19, pemerintah telah memesan dua juta Avigan dan menyiapkan tiga juta Chloroquine yang akan diresepkan oleh dokter apabila diperlukan.
Obat-obatan tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi.
"Saya pun sudah meminta kepada BUMN farmasi untuk memperbanyak produksi obat ini," kata Presiden.
Baca juga: Chloroquine dan Avigan, Senjata Jokowi Bunuh Corona
Pemerintah memiliki persediaan tiga juta obat Choloroquine yang diproduksi oleh BUMN dalam negeri.
"Perlu saya sampaikan bahwa Chloroquine ini bukanlah obat first line, tapi obat second line," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menjelaskan obat Covid-19 belum ada, juga belum ada antivirusnya. Akan tetapi, beberapa negara telah menggunakannya untuk pasien Covid-19 dan banyak pasien yang sembuh atau membaik.
Obat ini bukanlah obat bebas. Penggunaannya harus melalui resep dokter. Jadi untuk hanya diberikan kepada pasien Covid-19 di rumah sakit apabila dokter yang merawat meresepkannya.
26. Physical Distancing
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi menerima pertanyaan, mengapa kita tidak mengambil kebijakan lockdown saat pandemi corona? Ia mengatakan pemerintah telah mempelajari kebijakan setiap negara dalam menghadapi pandemi ini. Setiap negara memiliki karakter, budaya, dan tingkat kedisplinan yang berbeda-beda.
Dengan pertimbangan karakter, budaya, dan kedisiplinan itulah, pemerintah tidak memilih jalan lockdown.
"Di negara kita, yang paling tepat adalah physical distancing -- meminta setiap warga menjaga jarak aman satu dengan yang lain," ujar Presiden.
Kalau “jaga jarak” ini bisa dilakukan dengan disiplin, ia yakin kita akan bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini. Begitu juga kalau dilakukan isolasi terbatas terhadap satu RW atau satu kelurahan, harus dilakukan dengan kedisiplinan yang kuat.
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden menekankan pentingnya mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran Covid-19.
Karena itu, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah, harus bisa dijalankan secara efektif. Jangan sampai kebijakan ini dianggap sebagai kesempatan untuk liburan, jalan-jalan ke pantai, ke puncak.
Menjaga jarak juga harus diterapkan secara ketat di area-area publik termasuk di bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, dan transportasi publik.
Selain itu, Presiden juga meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengajak lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh agama, untuk bersama-sama mencegah potensi penyebaran Covid-19 di kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang.
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turut menyebarkan informasi tentang physical distancing atau jaga jarak aman untuk menghindari penyebaran virus korona.
Ia pun tak bosan-bosan untuk terus mengingatkan kita semuanya agar berdisiplin menerapkan physical distancing ini di keseharian. Hanya dengan kedisiplinan yang kuat, kita dapat mencegah penyebaran Covid-19.
27. Bersatu Bersama Rakyat
Jokowi dan percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Presiden Jokowi mengatakan Lebaran masih dua bulan lagi, tapi rupanya sudah begitu banyak yang mudik, terutama kalangan pekerja informal di Jabodetabek.
Pada 30 Maret 2020, ujarnya, selama delapan hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Ini belum dihitung yang menggunakan transportasi massal lainnya seperti kereta api, kapal, pesawat, dan mobil pribadi.
Mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19. Memang sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik.
"Dan ini saya minta untuk diteruskan, tapi imbauan-imbauan seperti itu belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini." ujarnya.
Ia mengatakan para pekerja informal ini terpaksa pulang kampung karena penghasilan menurun, atau bahkan hilang akibat kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.
Karena itu, ia minta percepatan program jaring pengaman sosial di sektor formal dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil, segera dilaksanakan di lapangan. Dengan begitu, para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.
Untuk keluarga yang telanjur mudik, Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tetapi jangan sampai dilakukan secara berlebihan
Presiden mengajak bersama-sama menghadapi tantangan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Jangan lupa untuk selalu disiplin menerapkan jarak aman, phisical distancing. Hanya dengan kedisiplinan, kita dapat mencegah penyebaran Covid-19.
"Kita bangsa besar, bangsa petarung, bangsa pejuang. Bersama kita dapat menghadapi tantangan berat ini. Bersama kita lawan corona," Presiden Jokowi. []
Baca juga:
