Yogyakarta - Desa mendiri budaya berkembang pesat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kebudayaan DIY menyebut saat ini ada ada 56 desa mandiri budaya. Namun dari jumlah itu belum semuanya siap. Disbud DIY sedang berupaya mematangkan desa mandiri budaya.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY, Sumadi mengatakan, dari 56 desa tersebut, baru 22 desa yang dinyatakan siap untuk dikembangkan. Menurutnya, 24 desa yang belum siap dikembangkan karena terkendala kesiapan sumber daya manusia, kompetensi, dan prasarana. "Dari semua aspek harus siap," kata Sumadi saat ditemui di Kompleks Kepatihan pada Kamis, 24 September 2020.
Upaya yang dilakukan Disbud DIY untuk mengembangkan desa mandiri budaya ialah Bantuan Keuangan Khusus (BKK). BKK diambil dari Dana Keistimewaan (Danais). "Porsi BKK yang diterima tiap desa bisa berbeda," katanya.
Dijelaskannya, desa mandiri budaya merupakan desa yang punya potensi untuk dikembangkan, pemeliharaan, dan menggarap potensi yang ada. Potensi yang dimaksud adalah kuliner maupun permainan anak. Dengan begitu, ekonomi masyarakat desa dapat tumbuh.
Selain itu, pengembangan desa mandiri budaya tidak terlepas dari peringatan delapan tahun keistimewaan DIY. "Desa mandiri budaya termasuk di dalamnya," imbuhnya.
Dua ada di Bali dan dua ada di Yogyakarta.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI mengembangkan potensi desa wisata yang masih luput perhatian pemerintah. Sejauh ini baru ada empat desa di Indonesia yang terkenal di mancanegara. "Dua ada di Bali dan dua ada di Yogyakarta," ungkap Abdul.
Empat desa wisata di Indonesia yaitu Desa Pemuteran dan Desa Penglipuran di Bali. Dua lainnya, Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Pentingsari di Yogyakarta. Empat desa ini masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD).
Keempat desa wisata tersebut berhasil mendunia berkat upaya dan kearifan lokal warganya yang kompak mempertahankan konservasi lingkungan dan budaya. "Jadi jangan anggap remeh lingkungan, mestinya menjadikan isu pembangunan berkelanjutan tersebut dalam pengembangan desa-desa wisata lainnya," kata dia.
Ia menegaskan perlunya pengarusutamaan isu lingkungan, khususnya ke dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan. “Apalagi 90 persen wilayah NKRI adalah desa, sehingga sepertiganya saja kita kembangkan dalam pariwisata berkelanjutan, ini akan menguatkan level pariwisata Indonesia secara global,” katanya. []
