2 Pekan, 840 Warga Padang Kena Sanksi Perda Corona

Sebanyak 840 orang warga Padang telah mendapatkan sanksi karena melanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Kepala Satpol PP Kota Padang Alfiadi. (Foto: Tagar/Muhammad Aidil)

Padang - Ratusan warga Padang terjaring dalam razia penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang telah berjalan selama dua pekan.

Mereka malu pakai baju rompi sehingga membayar administrasi.

Satpol PP Kota Padang mencatat, dari razia rutin yang dilakukan terdapat 840 orang yang dikenakan sanksi melanggar protokol kesehatan. Pelanggar yang dilakukan mulai tidak memakai masker hingga berkerumun. Mereka yang terjaring razia dihukum mulai sanksi sosial hingga denda administratif.

"Sanksi administrasi sekitar 36 orang. Mereka sudah ada yang kena denda administratif dengan membayar sebesar Rp 100 ribu," kata Kasat Pol PP Kota Padang, Alfiadi, Rabu, 21 Oktober 2020.

Menurutnya, puluhan warga yang dikenakan sanksi administratif lantaran menolak menjalankan sanksi sosial seperti menyapu fasilitas umum. "Mereka malu pakai baju rompi sehingga membayar administrasi," katanya.

Menurutnya, banyaknya warga Padang yang melanggar protokol kesehatan bukan berarti abai. Namun, mereka sulit untuk membiasakan perubahan pola kehidupan yang baru ini.

"Hidup ini yang paling susah itu mengubah yang biasa menjadi tidak biasa. Mengubah tidak biasa jadi biasa ini sulit. Ini pekerjaan berat kita," katanya. []


Berita terkait
Alasan Padang Panjang Revisi RTRW 2012-2032
Pemerintah Kota Padang Panjang berencana merevisi RTRW 2012-2032.
Tukar Gadget dengan Sabu, Jambret di Padang Ditembak Polisi
Seorang penjambret di Kota Padang ditembak polisi. Hasil curiannya ternyata ditukar dengan sabu.
Alasan Polisi Larang Warga Padang Gelar Lomba Layang-layang
Polresta Padang tidak lagi mengizinkan perlombaan layang-layang yang dinilai telah mengganggu ketertiban masyarakat dan membahayakan diri.
0
Rusia Disebut Nyaris Gagal Bayar Obligasi
Rusia berjuang untuk mempertahankan pembayaran obligasi yang beredar sebesar 40 miliar dolar AS sejak invasinya ke Ukraina