2 DPRD Semarang Masuk Daftar Penerima Bansos Covid

Dua anggota DPRD Kota Semarang masuk dalam daftar penerima bansos dampak Covid-19. Bagaimana sikap keduanya?
Paket sembako dari bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 yang diterima Joko Santoso, anggota DPRD Kota Semarang, Minggu, 17 Mei 2020. Bansos tersebut akhirnya diberikan ke warga lain yang membutuhkan. (Foto: Dok Joko Santoso)

Semarang - Bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Pemkot Semarang kepada warga terdampak Covid-19, ternyata masih ditemukan kesalahan data penerima manfaat. Bansos berupa paket sembako atau non tunai tersebut juga dialamatkan ke mereka yang mampu. 

Malah, nama dua anggota DPRD Kota Semarang masuk di daftar penerima. Mereka, yakni Wakil Ketua Komisi D Rahmulyo Adi Wibowo dan anggota Komisi C Joko Santoso. 

Saya sempat terkejut, ternyata sebagai ketua LPMK atau ketua RT/RW itu menerima bantuan berupa sembako dari Pemkot Semarang.

Rahmulyo Adi Wibowo mendapatkan bansos tersebut karena diketahui sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Palebon Pedurungan periode 2018-2021. Sementara, Joko Santoso terdaftar dalam penerima bansos dari Provinsi Jawa Tengah.

Saat dikonfirmasi, Bowo, sapaan Rahmulyo Adi Wibowo, membenarkan jika dirinya salah satu penerima bansos dari Pemkot Semarang. Bowo mengaku baru mengetahui namanya juga tercantum dalam daftar penerima bansos tersebut.

"Ya itu benar, saya baru tahu juga saat saya cek di data penerima bantuan sosial Covid-19 nama saya ternyata ada di data tersebut. Saya sempat terkejut, ternyata sebagai ketua LPMK atau ketua RT/RW itu menerima bantuan berupa sembako dari Pemkot Semarang," katanya kepada Tagar, Minggu malam, 17 Mei 2020.

Sebagai anggota Dewan, kesalahan tersebut bisa dimaklumi dan manusiawi jika ada kesalahan input data. Karena tidak hanya seorang ketua RT, RW dan ketua LPMK saja, tapi ada beberapa warga masyarakat yang mampu ternyata juga terdaftar sebagai penerima bansos tersebut.

"Harapan saya ini bisa menjadi evaluasi dan masyarakat yang terdaftar segera mengusulkan diri untuk minta dicoret. Sehingga penerima bansos adalah warga yang memang berhak untuk mendapatkan bansos itu," ujar dia.

Setelah mengetahui namanya masuk sebagai penerima bansos covid, Bowo segera menghubungi Dinas Sosial untuk mencoret namanya. "Selain itu, saya memberikan bantuan sembako senilai Rp 100 ribu, kepada warga yang berhak menerimanya,"imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Bowo lewat grup Facebook yang dikelolanya, Miksemar, mengumumkan kepada netizen Semarang dan sekitarnya untuk tidak ragu melapor ke posko virtual yang dibuat. Pengaduan tersebut termasuk bagi warga kurang mampu di Kota Semarang yang belum mendapat bansos dampak Covid-19. 

"Silakan klik di https://bit.ly/formcovidmiksemar. Isi data dengan sebenar-benarnya. Karena data tersebut akan kami serahkan kepada pemerintah. Hasil akhir dari data yang diberikan ini menjadi keputusan pemerintah," ucap dia.

Sementara, Joko Santoso juga membenarkan dirinya menerima bantuan sosial berupa paket sembako dari Provinsi Jawa Tengah. Dirinya baru mengetahui penerima bansos, setelah didatangi oleh ketua RT di tempat tinggalnya.

"Saya tadi siang didatangi Pak RT ke rumah, dan memberitahukan saya menjadi salah satu penerima bansos Covid-19. Setelah saya cek data penerima bansos itu, ternyata belum sesuai yang ada di lapangan," ujarnya.

Salah satu contohnya, data penerima bansos di wilayahnya ternyata ada yang sudah pindah domisili dan cerai. "Warga yang sudah pindah itu sejak 10 tahun yang lalu, tapi masih tercantum di data penerima manfaat bansos. Bahkan, ada warga penerima bansos yang sudah meninggal," tutur dia. 

Dari sebanyak 47 kepala keluarga terdaftar sebagai penerima bansos Provinsi Jawa Tengah di tempat tinggalnya, RT 3 RW 4 Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara, ada tiga warga yang sudah meninggal dunia dan tiga warga yang sudah pindah. 

Sehingga, data yang dipakai untuk jadi warga penerima bansos berdasarkan basis data yang belum di-update. "Bansos yang saya terima pun kemudian saya serahkan kepada warga yang membutuhkan," ujar dia. 

Joko meminta di masa mendatang, pemangku wilayah seperti ketua RT dan ketua RW diberikan peran lebih besar untuk pendistribusian ke warga. "Tidak hanya untuk fungsi pemerataan saja, tapi mengedepankan fungsi manfaat dan agar tepat sasaran," tututnya. 

Terpisah Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muthohar mengatakan bansos Covid-19 dari Pemkot Semarang bisa diberikan kepada anggota dewan. Sebab, mereka juga aktif di lingkungannya." Semisal yang bersangkutan selaku ketua LPMK, atau RT/RW itu dapat bansos. Itu kan memang dapat tidak apa-apa kalau itu," katanya.

Sedangkan untuk pendataan penerima manfaat bansos mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), atas pengusulan secara berjenjang dari RT, RW, kelurahan hingga ke pihaknya. "Tapi manakala menemukan warga sudah pindah atau meninggal dan lain-lain itu, seharusnya mereka harus segera review data ke Dinsos, untuk memperbaiki data tersebut," ucap Muthohar. []

Baca juga: 

Berita terkait
Warga Kompak Kembalikan Bantuan Covid-19 di Gowa
Tiga warga di Kabupaten Gowa kompak mengembalikan Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka penanganan penyebaran virus Covid-19. Ini alasannya.
Tak Tersentuh Bansos PKL di Bandung Aksi Solidaritas
Para pedagang kaki lima (PKL) Bandung lakukan aksi solidaritas menyisihkan uang untuk bantu para PKL terdampak Covid-19 tak tersentuh bansos
Warga Grogol Sakit Hati Tak Dapat Bansos Pemerintah
Warga Grogol di DKI Jakarta menjerit sakit hati karena bantuan sosial tidak merata. Padahal saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19.
0
FAO Apresiasi Capaian Kinerja Pertanian Indonesia
Kepala Perwakilan FAO, Rajendra Aryal mengapresiasi capaian kerja yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian selama tiga tahun terakhir.