Jakarta - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, 1 Juli 2021, memasukkan 17 negara ke dalam daftar negara yang tidak bertindak untuk memerangi perdagangan manusia. AS memperingatkan mereka tentang potensi sanksi dari AS.
Laporan voanews.com, 1 Juli 2021, menyebutkan 17 negara tersebut yaitu: Afghanistan, Aljazair, Burma (Myanmar), China, Komoro, Kuba, Eritrea, Iran, Nikaragua, Korea Utara, Rusia, Sudan Selatan, Suriah, Turkmenistan, dan Venezuela tetap diklasifikasikan sebagai Tingkat 3. Mereka bergabung dengan Guinea Bissau dan Malaysia dalam hal ini laporan tahun ini.
Pemerintah AS juga memperingatkan beberapa sekutu dan teman AS, termasuk Israel, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, dan Turki, karena mengendurkan upaya melawan perdagangan manusia.
Penunjukan itu muncul dalam laporan tahunan “Perdagangan Manusia” Departemen Luar Negeri AS yang mengutip, pandemi Covid-19 sebagai penyebab lonjakan perbudakan manusia antara 2020 hingga kini.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, berbicara tentang rilis laporan tahunan “Perdagangan Manusia” di Departemen Luar Negeri, 1 Juli 2021, di Washington, AS (Foto: voanews.com/AP)Laporan yang mencakup 188 negara dan wilayah itu menulis, wabah telah menyebabkan jutaan orang berisiko dilecehkan dan mengalihkan perhatian beberapa pemerintah dari upaya membendung perdagangan manusia.
“Perdagangan manusia adalah kejahatan yang mengerikan. Ini merupakan krisis dunia dan sumber penderitaan manusia yang sangat besar," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.
"Perkiraan yang sering kita kutip, hampir 25 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia. Banyak yang dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Mereka dipaksa bekerja di pabrik atau ladang, atau bergabung dengan kelompok bersenjata," tambah Blinken.
Blinken mencontohkan pemerintah Kuba dan China, dalam acara pada Kamis, 1 Juli 2021, di Washington, AS (ps/jm)/Associated Press/voaindonesia.com. []
