TAGAR.id, Brussels, Belgia - Sekelompok besar anggota Parlemen Eropa, Selasa, 14 Maret 2023, menyerukan pemberlakuan pajak tinggi pada orang-orang sangat kaya, serupa dengan pajak pada perusahaan multinasional, untuk mendanai transisi ke dunia bebas karbon.
Kesepakatan penting sebelumnya untuk pajak global minimum 15 persen pada bisnis-bisnis multinasional akan mulai berlaku tahun ini.
"Apa yang telah kami capai untuk perusahaan multinasional, sekarang harus kami lakukan untuk orang sangat kaya," tulis anggota parlemen Uni Eropa dari Prancis Aurore Lalucq dan ekonom Gabriel Zucman dalam sebuah opini yang diterbitkan di harian Prancis Le Monde, saat mereka menggelar kampanye yang didukung lebih dari 130 anggota parlemen Uni Eropa itu.
"Proposal kami sederhana: memperkenalkan pajak progresif atas kekayaan orang-orang superkaya dalam skala internasional untuk mengurangi ketimpangan sambil membantu membiayai investasi yang dibutuhkan untuk transisi hijau dan sosial," kata mereka.
Para penandatangan gagasan itu mengklaim bahwa pada tahun 2018 pemilik Tesla Elon Musk, "orang terkaya kedua di dunia, tidak membayar satu sen pun pajak federal" dan "di Prancis, yang dikenal dengan pajaknya yang tinggi, 370 keluarga terkaya secara efektif dikenai pajak hanya sekitar dua sampai tiga persen.”
Ilustrasi - Bendera negara-negara anggota Uni Eropa di Parlemen Eropa, Strasbourg, 14 Maret 2023. (Foto: voaindonesia.com/FREDERICK FLORIN/AFP)Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), sebuah kelompok yang bermarkas di Paris yang sebagian besar anggotanya adalah negara-negara kaya, menjadi perantara kesepakatan perusahaan-perusahaan multinasional.
Lalucq dan Zucman meminta OECD dan PBB untuk mulai membahas pajak yang sama untuk orang-orang sangat kaya, dan mendesak Uni Eropa untuk mengambil tindakan serupa.
Para anggota parlemen Uni Eropa itu mengusulkan pajak 1,5 persen atas kekayaan sebesar 50 juta euro (54 juta dolar AS) atau lebih, tetapi tingkat pastinya harus diputuskan "secara kolektif dan demokratis".
Sebagian besar anggota parlemen yang menandatangani gagasan tersebut berasal dari partai-partai Hijau atau sayap kiri. Mereka bergabung dengan organisasi-organisasi nonpemerintah, termasuk Oxfam, serta didukung belasan ekonom dan 20 orang kaya. (ab/uh)/AFP/voaindonesia.com. []