Makassar, (Tagar 9/1/2019) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghimbau kepada warganya untuk segera merekam e-KTP. Masyarakat tetap bisa merekam data, tanpa takut data kependudukannya terblokir.
Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pencatatan Sipil mengimbau pemerintah daerah memblokir data kependudukan warga yang tidak merekam e-KTP. Batas akhir perekaman pada 31 Desember 2018 lalu.
Menurut kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Sulsel Sukarniaty Kondolele, Sulawesi Selatan baru 13 daerah yang memberlakukan pemblokiran. Namun menurutnya lagi, pembekuan itu bukan berarti yang dibekukan data administrasinya. Tapi yang terblokir datanya.
"Yang terblokir datanya, bisa dibuka kembali saat datang merekam e-KTP. seperti kalau listrik menunggak, segel bisa dibuka setelah kita membayar," kata Sukarniaty kepada Tagar News di Makassar, Rabu (9/1).
Sukarniaty menerangkan, pemblokiran data kependudukan bukan berarti membatasi hak warga dalam bidang administrasi. Akan tetapi untuk menggugah kesadaran masyarakat terkait pentingnya e-KTP. Terutama bagi yang memiliki KTP agar secepatnya merekam e-KTP.
Ini penting agar kalau mengurus administrasi jadi gampang. Karena sekarang yang berlaku adalah nomor identitas tunggal bagi setiap warga negara.
"Apalagi menjelang Pemilu, merekam e-KTP jadi syarat utama untuk masuk daftar pemilih," ujarnya.
Pemprov Sulsel mencatat bahwa tingkat perekaman e-KTP di daerahnya terbilang tinggi. Dari 6,1 juta lebih wajib KTP, sekitar 96 persen di antaranya telah merekam e-KTP. Kondisi itu, menurut Sukarniaty, telah masuk zona hijau.
Ada sekitar 300 ribu lebih warga Sulawesi Selatan yang belum merekam e-KTP. Perekaman tetap dibuka di kantor catatan sipil dan seluruh kantor camat di 24 kota kabupaten di seluruh Sulsel.
"Ini kemajuan yang cukup signifikan, karena begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah, dan inovasi terkait dengan pelayanan kependudukan dimana semua kegiatan ini dilakukan secara masif," tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar menyatakan stok blangko untuk pencetakan e-KTP sedang kosong. Sebanyak 16 ribu warga antre, sementara Pemkot masih menunggu distribusi dari Kemendagri.
Sukarniaty menyatakan masalah krisis blangko terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Sulsel, melainkan daerah lain. Setiap daerah menunggu distribusi dari pusat.
"Mungkin karena tahun anggaran baru, jadi tender baru. Untuk sementara ada Suket yang bisa dipakai," pungkas. []
