Indonesia
1.238 Aparat Bogor Cegah Tur Jihad dan People Power
1.238 personel gabungan disiagakan untuk pengamanan di Bogor dan pencegahan aksi mendelegitimasi KPU lewat tur jihad dan people power.
Apel Gabungan Pengamanan Rekapitulasi Pemilu di Lapangan Sempur Bogor, Selasa 21 Mei 2019. Sedikitnya 1.238 personel gabungan TNI, Polri, DLLJ serta satpol PP disiagakan untuk pengamanan di kota hujan hingga diangkatnya presiden dan wakil presiden Indonesia masa bakti 2019-2024. (Foto: Tagar/Boni Hermawan)

Bogor - Setelah penetapan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019, Bogor memperketat pengamanan guna mencegah aksi mendelegitimasi KPU lewat tur jihad dan people power. Sedikitnya 1.238 personel gabungan TNI, Polri, DLLJ serta Satpol PP disiagakan untuk pengamanan di kota hujan hingga diangkatnya presiden dan wakil presiden Indonesia masa bakti 2019-2024. 

"Pengamanan ini akan berlangsung hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2019 mendatang. Jika melihat agenda, pengamanan ini untuk tanggal 22 Mei, yang mana akan ada pergerakan mengenai adanya tur jihad dan people power," kata Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Hendri Fiuser saat Apel Gabungan Pengamanan Rekapitulasi Pemilu di Lapangan Sempur Bogor, Selasa 21 Mei 2019.

Menurut pantauan kepolisian, hingga saat ini tak ada pergerakan massa dari Bogor ke Jakarta. Kalaupun ada diduga menerobos tanpa atribut. "Jika nantinya ditemukan (massa yang akan bergerak) ke Jakarta akan dilakukan imbauan," ujar dia.

Baca juga: Pengamanan Gedung KPU Diselimuti Kawat Berduri

Hendri menyebut pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban di Jakarta. Sebab itu mobilisasi massa dari wilayahnya ke Ibu Kota hingga Jumat 24 Mei 2019 akan ditangkis. Pengamanan juga menyangkut sejumlah fasilitas umum dan pemerintahan di Bogor, salah satunya wilayah Istana Kepresidenan Bogor.

"Kita akan lakukan beberapa penyekatan di beberapa titik di Kota Bogor. Bila alasan ke Jakarta mengganggu ketertiban dan keamanan kita suruh pulang," ujarnya.

Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan aparat gabungan TNI/Polri yang mengamankan penetapan hasil rekapitulasi Pilpres 2019 tidak dilengkapi dengan senjata api dan peluru tajam. 

"Semua anggota yang melakukan pengamanan hanya dilengkapi tameng, gas air mata, water canon," kata Dedi lewat keterangan tertulis Sabtu 18 Mei 2019.

Dedi mengatakan seluruh aparat keamanan telah diinstruksikan tidak boleh memakai senjata api dan peluru tajam saat mengamankan aksi 22 Mei. Jika ditemukan ada di antara demonstran yang membawa senjata api dan peluru tajam maka patut diduga serangan teroris.

"Apabila nanti tanggal 22 Mei ada yang menggunakan peluru tajam maka patut diduga bahwa itu adalah serangan terorisme. karena aparat keamanan tidak boleh, ini sudah perintah dari pimpinan tidak boleh membawa senjata api dan peluru tajam di saat mengamankan seluruh aksi masyarakat," pungkasnya. 

Seperti diketahui, KPU telah mengumumkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dibandingkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam hasil akhir rekapitulasi suara Pilpres 2019 pada 21 Mei 2019. Jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga 24 Mei 2019, maka presiden dan wakil presiden ditetapkan.

Baca juga:

Berita terkait
0
Upacara Adat Bakar Batu, Solusi Untuk Damai di Papua
Penyanyi Edo Kondologit menyarankan kepada pemimpin daerah Papua Barat, Papua, dan Jawa Timur untuk menggelar pertemuan adat Bakar Batu.