Bogor - Masalah pembangunan infrastruktur di perbatasan menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam Borderline Economic Summit (BES) 2019. Bupati Bogor Ade Yasin mengundang 12 daerah peyangga Kabupaten Bogor untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.
Dari pertemuan yang dilakukan di Royal Tulip Hotel, Kamis, 12 Desember 2019, ada lima kesepakatan yang dicapai. Salah satunya semua daerah berkomitmen bersama-sama membangun infrastruktur yang menyambungkan kawasan perbatasan.
Infrastruktur jalan di wilayah-wilayah perbatasan saat ini dalam kondisi sangat buruk.
Dengan demikian pembangunan yang direncanakan bisa saling terkoneksi untuk mendukung pengembangan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi, kawasan pariwisata dan kawasan pertanian.
“Infrastruktur jalan di wilayah-wilayah perbatasan saat ini dalam kondisi sangat buruk. Seperti di wilayah Parungpanjang yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang,” kata Ade Yasin.
Selain itu, ke-12 daerah juga sepakat mendukung perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia. Sekaligus mendukung empat pilar pembangunan, mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan, hukum serta taat kelola.
Para kepala daerah juga sepakat, mewujudkan panca karya Presiden Joko Widodo. “Itu beberapa kesepakatan yang dicapai bersama,” ujar Ade.
Menurutnya, dalam BES tidak hanya soal kebutuhan anggaran yang dibahas atau dimohon ke pemerintah provinsi dan pusat. Karena menurutnya, perlu ada kebijakan dan perhatian ekstra pada daerah-daerah yang memiliki masalah yang pelik serta bersinggungan dengan daerah lain.
Ada isu lain yang dibahas dalam BES 2019, seperti jalan khusus tambang, penanganan kali Bekasi, pengembangan TOD, pembangunan jalan poros tengah timur, penghubung Tol Cimanggis-Cibitung, pengendali banjir di Puncak, LRT dan twin Geopark Pongkor dan Ciletuh.
Diketahui, daerah yang turut diundang dalam BES 2019 yakni Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Purwakarta. []
(Imam Bachtiar)
Baca juga:
- Energi Terbarukan Harga Mati untuk Indonesia
- Pengamat: Tak Masalah AIIB China Danai Ibu Kota Baru
- UNDP: Indonesia Lampaui Pembangunan Manusia Abad 21
