Surabaya - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) di Jawa Timur dinilai memberatkan sejumlah perusahaan. Akibatnya 113 perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran UMK terhadap buruh.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Subagjo mengatakan tingginya UMK 2020 membuat perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran gaji meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Tapi sebenarnya lebih dari itu.
Pada tahun 2019 jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK sebanyak 103. Sementara tahun 2020 meningkat menjadi 113 perusahaan. Perusahaan yang mengajukan penangguhan diperkirakan melebihi jumlah tersebut karena tidak melaporkan.
"Tapi sebenarnya lebih dari itu," ujar Himawan usai upacara peringatan Hari Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Nasional di SIER Surabaya, Senin 13 Januari 2020.
Meski hanya 113 perusahaan yang tercatat, Himawan tidak memungkiri banyak perusahaan yang membayar gaji dibawah UMK. Dia memprediksi hanya dikisaran 20 persen dari total empat ribuan perusahaan yang ada di Jatim yang membayar sesuai UMK.
"Tidak lebih dari 20 persen yang membayar sesuai UMK," ungkapnya.
Dia memperkirakan perusahaan yang mengajukan penangguhan jumlahnya bisa bertambah banyak. Hanya saja, perusahaan sebaiknya melaporkan sehingga tidak dianggap melanggar ketentuan.
Pemprov Jatim mempersilahkan perusahaan mengajukan penangguhan, terutama bagi industri padat karya. Upah yang dibayarkan boleh tidak sesuai penetapan UMK, asalkan ada kesepakatan dengan pekerja. []
