Semarang - Polda Jawa Tengah (Jateng) membantu pengamanan Pilkada Serentak 2020 di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 100 personel dari Satuan Brimob dikirim ke NTT.
Upacara pergeseran pasukan bawah kendali operasi (BKO) antara Polda Jateng dan Polda NTT digelar di Mapolda Jawa Tengah, Sabtu, 5 Desember 2020.
"Pasukan Polda Jawa Tengah yang di-BKO-kan ke Polda NTT akan berangkat besok, Minggu, 6 Desember 2020," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Iskandar Fitriana Sutisna.
Upacara pergeseran pasukan dipimpin langsung Kepala Polda (Kapolda) Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Luthfi. Hadir langsung, Wakil Kepala Polda Jawa Tengah Brigadir Jenderal Polisi Abiyoso Seno Aji, dan perwakilan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Saya tidak pengin Anda pecicilan (beraktivitas tanpa aturan) dan bergaul tanpa protokol kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan klaster Pilkada khususnya dari anggota Polri.
Dalam kesempatan itu, dilakukan pengecekan personel, termasuk sarana dan prasarana pendukung tugas. Dipastikan, fisik dan mental pasukan maupun peralatan pendukung siap digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
"Di manapun Anda bertugas bawa nama baik Polda Jateng. Bahwa Anda terpilih dan dipercayakan oleh pimpinan Polri, jaga soliditas, integritas saat rekan-rekan nanti bertugas di wilayah NTT," pesan Ahmad Luthfi dalam sambutannya.
Kapolda tidak menampik bertugas di tempat jauh, berpisah dengan keluarga, menjadi hal berat bagi siapapun. Namun ia percaya, personel Brimob adalah pasukan yang sudah terlatih mentalnya untuk menghadapi tantangan tugas tersebut.
"Tentu ini tidak mudah karena berpisah dengan keluarga namun saya percaya Brimob adalah anggota Polri pilihan yang merupakan tulang punggung dalam rangka menghadapi situasi apapun," ucap dia.
Ahmad Luthfi juga menginstruksikan selama bertugas di NTT, pasukan BKO tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. "Saya tidak pengin Anda pecicilan (beraktivitas tanpa aturan) dan bergaul tanpa protokol kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan klaster Pilkada khususnya dari anggota Polri," beber dia.
Baca juga:
- Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Jateng: Setop Penyaluran Bansos
- Jelang Pilkada, Anggota Polres Blora Jalani Swab Test
- Maladministrasi Kepolisian, Ombudsman Jateng: Ada 58 Aduan
Selain itu, ia mewanti agar anggotanya tidak sembarangan menggunakan senjata api. Senjata api hanya digunakan untuk ekskalasi kondisi tertentu sesuai dengan arahan pimpinan.
"Polri hanya sebagai personil pengaman dan tidak memiliki beban untuk mencatat hasil Pilkada. Semua personil dalam keadaan sehat dan siap diterjunkan, nanti tidak ada anggota Polri yang menggunakan senpi. Ketiga, netralitas bagi anggota Polri adalah harga mati," imbuhnya.
Ketua Tim Kompolnas, Yusuf meyakini pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah akan berlangsung aman, tertib dan demokratis. Meski begitu, ia tetap meminta polisi tidak lengah dan tetap melakukan tugas pengamanan secara maksimal.
"Kehadiran Kompolnas Polri untuk memberi semangat dan dukungan, karena ini sesuatu yang pertama kali dan baru, yaitu Pilkada dengan protokol kesehatan," tandasnya. []