Jakarta - Pembangkangan pekerja kereta api sebabkan jadwal perjalanan terganggu, banyak pegawai negeri sipil tidak masuk kantor, guru dan siswa boikot sekolah. Militer Myanmar hanya bisa kendalikan pusat-pusat kota.
Aksi pembangkangan terjadi setelah militer menangkap pimpindan sipil de facto, Aung San Suu Kyi, 1 Februari 2021 melalui kudeta dengan tuduhan pemilu November 2020 curang, tapi tidak ada bukti. Pengadilan terhaap Suu Kyi terus melebar dan mengabaikan tuduhan pemilu curang, mulai dari pemilikan walkie-talkie tanpa izin, suap sampai penanganan pandemi Covid-19.
Petugas kesehatan di Myanmar membentuk sel-sel pembangkangan sipil melawan penguasa militer. Banyak pegawai negeri sipil yang tidak hadir di tempat kerja, bersama dengan pegawai bank pemerintah dan swasta. Universitas menjadi pusat perlawanan terhadap junta militer, dan dalam beberapa minggu terakhir, pendidikan dasar dan menengah mulai runtuh karena guru, siswa, dan orang tua memboikot sekolah negeri.
Pengunjuk rasa antikudeta unjuk rasa dengan membawa gambar pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi, melewati pasar Kotapraja Kamayut Yangon, Myanmar, 8 April 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, hari Selasa, 11 Mei 2021, memperbarui seruannya pada militer Myanmar "untuk menghormati keinginan rakyat dan bertindak demi kepentingan perdamaian dan stabilitas negara yang lebih besar,'' kata juru bicara PBB Stephane Dujarric. Guterres juga mendorong ASEAN untuk segera melaksanakan komitmennya, termasuk tuntutan untuk segera mengakhiri kekerasan dan memulai dialog yang dimediasi utusan khusus ASEAN.
100 hari setelah melakukan kudeta, para jenderal yang berkuasa di Myanmar berusaha mempertahankan ilusi bahwa mereka menguasai seluruh negeri. Junta miiter menutup media independen dan menindas aksi-aksi protes di pusat-pusat kota dengan kekerasan senjata. Lebih 750 pengunjuk rasa dan pengamat telah dibunuh militer. Menurut penghitungan lembaga-lembaga independen, ratusan aktivis ditangkap dan ditahan.
Aksi protes di Yangon, 11 Mei 2021 (Foto: dw.com/id)
"Junta militer mungkin ingin orang berpikir bahwa segala sesuatunya akan kembali normal, karena mereka sekarang tidak membunuh orang sebanyak sebelumnya, dan tidak banyak orang di jalanan seperti sebelumnya, tapi perlawanan jelas belum mereda, '' kata Thin Lei Win, seorang jurnalis yang sekarang berbasis di Roma dan turut mendirikan layanan berita online "Myanmar Now" pada 2015.
1. Myanmar di Ambang Konflik Bersenjata Internal
"Perlawanan warga masih tetap berlangsung", kata David Mathieson, seorang analis independen yang menangani masalah Myanmar selama lebih dari 20 tahun. "Karena tindakan pengamanan yang sangat kejam dan brutal, banyak orang sekarang yang bersedia juga menggunakan kekerasan untuk melawan."
"Kami sudah mulai melihat tanda-tanda itu. Dan dengan pelatihan yang tepat, kepemimpinan yang tepat, dan sumber daya cukup (dari perlawanan), Myanmar bisa menghadapi konflik bersenjata internal yang sangat merusak dan sangat buruk,'' tambahnya.
Pemrotes berlarian di Yangon ketika serdadu bersenjata dikerahkan membubarkan demonstrasi, 11 Mei 2021 (Foto: dw.com/id)
Junta militer juga menghadapi perlawanan bersenjata yang semakin luas di kawasan perbatasan yang selalu bergolak, di mana kelompok etnis minoritas menjalankan perlawanan gerilya. Dua kelompok yang cukup kuat, Kachin di utara dan Karen di timur, telah menyatakan dukungan kepada gerakan protes dan meningkatkan serangan-serangan mereka terhadap militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, termasuk mengerahkan serangan udara.
2. ASEAN Gagal Bujuk Para Jenderal
Sebulan lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menggambarkan situasi aktual di Myanmar sebagai "suram". "Infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan Myanmar telah berada di ambang kehancuran, menyebabkan jutaan orang Myanmar tanpa mata pencaharian, tanpa layanan dasar dan tanpa ketahanan pangan,'' katanya.
Pimpinan Junta Jenderal Min Aung Hlaing sejauh ini menolak semua saran ASEAN. Dia menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Jakarta bulan April lalu, di mana Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan berhasil mencapai "konsensus lima poin".
Namun junta militer menolak semua konsensus Jakarta dan hanya mengatakan mereka "akan memberikan pertimbangan hati-hati terhadap saran konstruktif para Pemimpin ASEAN, jika situasi kembali ke stabilitas. "Prioritas saat ini adalah memulihkan ketertiban serta memulihkan perdamaian dan ketenangan masyarakat," kata Min Aung Hlaing.
Sementara itu, gerakan perlawanan Myanmar telah terorganisir secara luas dan cepat di bawah tanah. Beberapa hari setelah kudeta militer, para anggota parlemen yang dicabut mandatnya membentuk parlemen mandiri dan sebuah Pemerintah Persatuan Nasional, berdasarkan apa yang mereka sebut "konstitusi sementara"[hp/as (rtr, ap)]/dw.com/id. []
