Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengumumkan, terdapat 10 catatan, sekaligus bisa dijadikan kritik pengingat dari partainya teruntuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah memimpin ibu kota selama tiga (3) tahun.
Toni, sapaannya, berharap Gubernur Anies bisa benar-benar menjalankan program dengan baik, menyesuaikan dengan janji kampanye.
Berikut 10 cacatan perbaikan dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta untuk 3 tahun kepemimpinan Gubernur Anies, dikutip Tagar dari Twitter @AntoniRaja, pada Minggu 18 Oktober 2020:
1. Pembahasan anggaran terlambat, terkesan ditunda-tunda
Ilustrasi - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipuji dapat mengambil momentum mencari celah menikung Presiden Jokowi yang tak temui pedemonstran Omnibus Law. (foto: Jawa Pos).
PSI mengingatkan, pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran.
2. Kurangnya transparansi anggaran
William Aditya Sarana. (Foto: Instagram/@willsarana)
PSI mengkritik, di masa pemerintahan Anies, dokumen anggaran hanya dibuka untuk publik, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD sepakat dengan hasil pembahasan anggaran. Hal itu dinilai menutup ruang bagi warga untuk ikut mengawasi dan memberikan aspirasi.
3. Nasib commitment fee Formula E Rp 560 miliar belum jelas
Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Winarto menjelaskan rencana rute sirkuit yang disiapkan untuk balap mobil Formula E di kompleks GBK, Senayan, jakarta, Selasa 11 Februari 2020. Pengelola menyatakan siap menjadikan GBK sebagai tempat yang dipilih sebagai sirkuit Formula E di Jakarta dengan syarat tak akan menggunakan seluruh area dalam \'ring road\' Stadion GBK yang biasa digunakan masyarakat untuk berolahraga. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra)
PSI melihat belum ada niatan dari Gubernur Anies untuk mengembalikan uang Rp 560 miliar yang telah disetorkan kepada panitia Formula E.
4. Prioritas anggaran tidak jelas
Anthony Winza Prabowo. (Foto: dprddkijakarta)
PSI menyuarakan, di dalam APBD 2020, contoh buruknya prioritas anggaran di Pemprov DKI bisa dilihat pada besarnya anggaran event yang mencapai Rp 1,5 triliun. Di sisi lain, anggaran sangat minim untuk normalisasi guna mengatasi banjir, pembangunan LRT, dan infrastruktur air bersih.
5. Normalisasi sungai mandek
Normalisasi Sungai Ciliwung. (ilustrasi)
Pada 2018 hingga 2020 ini, dalam data mereka, tidak ada kegiatan normalisasi sungai. Padahal, normalisasi sungai direncanakan akan dilakukan sepanjang 33 kilometer. Namun, hingga 2017, normalisasi sungai baru dilakukan sepanjang 16 kilometer.
6. Realisasi naturalisasi sungai 0 persen
Warga berjalan melintasi banjir di Kebon Pala, Jatinegara, Selasa, 22 September 2020. Banjir tersebut terjadi karena luapan Sungai Ciliwung. (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Menurut Anies, naturalisasi itu mengatasi banjir dengan cara mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau. Anies sempat memamerkan naturalisasi (Sudirman-Karet) berupa perkerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot swafoto. Menurut PSI, hal ini sama sekali tidak menyentuh aspek pencegahan banjir dan perlindungan ekosistem di DKI.
7. Realisasi program DP 0 Rupiah hanya 0,26 persen
Suasana pembangunan hunian DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Setelah resmi diluncurkan pada 12 Oktober 2018, pembangunan hunian DP Nol rupiah dipastikan rampung pada awal bulan Agustus 2019 mendatang dan saat ini sudah melebihi 90 persen. (Foto: Antara/Reno Esnir/wsj)
Pada masa awal menjabat, Gubernur Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah selama lima (5) tahun atau 60.000 rumah per tahun. Namun, dalam data PSI, tiga (3) tahun berselang hanya tersedia 780 rumah atau hanya 0,26 persen dari target.
8. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 2 masih 0 persen
Uji coba Lintas Rel Terpadu (LRT) pada Senin, 14 Oktober 2019 di Stasiun Velodrome Rawamangun, Jakarta. (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)
Menurut PSI, di masa Gubernur Anies, pembangunan LRT fase dua tidak kunjung dimulai. Padahal, proyek ini memiliki dasar hukum yang kuat dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan di ibu kota.
9. Penyusunan Perda Tata Ruang mandek
Anies Baswedan (kiri). (Foto: Tagar/Pemprov DKI Jakarta)
Tiga tahun berlalu, sejumlah rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait tata ruang masih belum diserahkan Anies hingga saat ini. Akibatnya, pengembangan Jakarta terganggu dan bisa berdampak pada perizinan.
10. Kontrak Aetra dan Palyja berakhir pada 2023 namun belum ada persiapan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Instagram/@aniesbaswedan)
Salah satu persiapan yang paling penting adalah inventarisasi aset yang dikuasai pihak swasta yang bertujuan untuk mencegah hilangnya aset milik Pemprov DKI. Sayangnya, baik Pemprov DKI maupun PAM Jaya belum melakukan inventarisasi aset.
Raja Juli Antoni pun mengharapkan 10 catatan di atas dapat menjadi kritik yang membangun.
"Semoga pak Anies Baswedan amanah," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni. []
