UNTUK INDONESIA
1 Tahun Jokowi-Maruf, Kemenkeu Kawal Ekonomi saat Pandemi
Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf, Kemenkeu menggunakan beragam kebijakan fiskal seperti stimulus ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto:Tagar/iphincow)

Jakarta – Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus responsif menghadapi perkembangan ekonomi domestik maupun global di tengah pandemi Covid-19. 

Dalam hal ini, Kemenkeu menggunakan beragam kebijakan fiskal diantaranya refocusing dan realokasi anggaran, serta pemberian stimulus ekonomi.

Beberapa kebijakan Kemenkeu di bidang fiskal, merupakan upaya pemerintah terus melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19. 

Refocusing dan realokasi pada APBN 2020 di Kementerian/Lembaga dan Pemda dilakukan agar APBN/APBD dapat fokus terhadap upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Adapun sebesar Rp190 triliun anggaran belanja dapat dihemat dan Rp55 triliun anggaran direalokasi.

Pada stimulus I pada bulan Februari 2020, anggaran ditujukan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya, serta stimulus fiskal sektoral bagi industri terdampak. Jumlahnya mencapai Rp 8,5 triliun.

Pada stimulus II di bulan Maret 2020, anggaran sebesar Rp22,5 triliun difokuskan mendukung daya beli masyarakat dan mendorong kemudahan ekspor-impor melalui stimulus fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan sektor keuangan.

Selanjutnya, stimulus III di bulan Maret 2020, anggatan dialokasikan untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, serta stabilitas sistem keuangan melalui dua pilar Perppu nomor 1/ 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. 

Dua pilar ini penting lantaran terkait dengan kebijakan keuangan publik untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan pada UMKM, dunia usaha dan pemulihan ekonomi, serta kebijakan sektor keuangan.

Pada perluasan stimulus 3, anggaran sebesar Rp 695,2 triliun atau setara 4,2% dari GDP dialokasikan untuk dua kategori besar yaitu kesehatan Rp 87,55 triliun dan pemulihan ekonomi Rp 607,65 triliun.

Kemenkeu terus berupaya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam mencapai 5 Program Prioritas yang diarahkan pada reformasi struktural di Indonesia yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, serta Transformasi Ekonomi.

Upaya menjaga stabilitas domestik ini, dilakukan dengan menjaga konsumsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melakukan reformasi struktural dan menjaga stabilitas ekonomi-politik, serta meningkatkan kualitas SDM sebagai aktor ekonomi. []

Berita terkait
Sri Mulyani: Harga Vaksin Covid-19 Belum Pasti
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah akan menambahkan biaya cadangan untuk membeli vaksin Covid-19 lantaran tidak adanya kepastian harga.
Sri Mulyani Tolak Usulan Pajak Mobil Nol Persen Tahun Ini
Menkeu menolak usulan pajak mobil nol persen bagi industri dan masyarakat pada tahun ini.
Sri Mulyani: Masih Banyak Masyarakat Tempati Rumah Kumuh
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, masyarakat Indonesia masih banyak menempati rumah kumuh ketimbang yang layak.
0
Hak Angket Plt Gubernur Aceh Dibawa ke Paripurna Pekan Depan
Paripurna hak angket akan dilakukan bersamaan dengan paripurna pengumuman komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA).